Nabire, Kalawaibumiofi.com Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Perikanan dan Kelautan menargetkan pembangunan 200 kampung nelayan di wilayah Papua Tengah sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dan memperkuat sektor perikanan.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Tengah, Dr. Karlos Matuan, S.St.Pi., M.M, usai mengikuti pembukaan seminar kajian potensi ekonomi Papua Tengah yang berlangsung di Aula RRI, Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Selasa (9/6/2026).
Karlos menjelaskan, saat ini program tersebut telah memasuki tahap survei dan verifikasi calon lokasi kampung nelayan. Tim dari pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan survei lapangan untuk melihat potensi wilayah yang akan menjadi lokasi pembangunan.
“Ini sudah masuk tahapan kedua. Tahap pertama mereka survei, kita usulkan calon kampung nelayan. Tim sudah turun melakukan survei. Sementara dari hasil survei awal ada tujuh titik yang sudah lolos, yakni empat titik di Nabire dan tiga titik di Timika,” jelasnya.
Ia mengatakan, tujuh calon kampung nelayan tersebut masih menunggu proses verifikasi akhir sebelum dilakukan peluncuran program. Pemerintah menargetkan pembangunan mulai bergerak pada Juli 2026 sesuai dengan program pembangunan kampung nelayan di Tanah Papua.
“Diharapkan bulan Juli sudah mulai bergerak. Untuk target 200 kampung nelayan di Tanah Papua harus mulai dibangun, namun untuk jumlah akhir yang masuk di Papua Tengah masih menunggu hasil verifikasi terakhir,” katanya.
Karlos menjelaskan, konsep kampung nelayan bukan hanya membangun rumah bagi masyarakat nelayan, melainkan membangun fasilitas pendukung yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
“Banyak masyarakat berpikir kampung nelayan itu hanya pembangunan rumah. Padahal konsepnya adalah membangun fasilitas pendukung seperti dermaga, cold storage atau tempat penyimpanan ikan, pabrik es, hingga SPBN untuk kebutuhan nelayan,” ungkapnya.
Menurutnya, dengan adanya fasilitas tersebut, hasil tangkapan nelayan dapat terjaga kualitasnya dan tidak harus dijual jauh dengan kondisi yang cepat rusak.
“Ketika nelayan menangkap ikan dari laut, hasilnya bisa langsung disimpan sehingga kualitas tetap terjaga. Selain itu akan ada akses pasar dan penampung yang membeli hasil tangkapan mereka,” ujarnya.
Ia berharap pembangunan kampung nelayan dapat mendorong masyarakat pesisir Papua Tengah agar lebih aktif dalam kegiatan melaut dan meningkatkan hasil perikanan.
“Kita berharap dengan adanya kampung nelayan ini, nelayan kita lebih bergairah melakukan aktivitas menangkap ikan karena sudah ada kepastian fasilitas dan pasar,” tambahnya.
Karlos juga menyoroti kondisi Nabire yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur perikanan dibandingkan wilayah Timika yang dinilai sudah memiliki dukungan perusahaan dan fasilitas pendukung yang lebih berkembang.
“Untuk Timika sebenarnya sudah berjalan karena perusahaan dan fasilitas pendukung sudah ada. Yang perlu kita dorong lebih kuat adalah Nabire agar potensi lautnya bisa berkembang,” tutupnya. [*]
