Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Seputar Tanah Papua

LKPJ Gubernur Papua 2020 disetujui seluruh Fraksi, ada rekomendasi Poksus

153
×

LKPJ Gubernur Papua 2020 disetujui seluruh Fraksi, ada rekomendasi Poksus

Sebarkan artikel ini
Ketua poksus DPR Papua John Gobai (kemeja batik) ketika berdiskusi dengan Gubernur LE, Rabu (15/09/2021). – Bumiofinavandu/Dok JNR Gobai .
Example 468x60

Nabire, Bumiofinavandu  Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua menyetujui laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubenur Papua tahun anggaran 2020.

Tak ketinggalan Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) atas semua program pembangunan yang dilakukan di Papua, walaupun banyak tantangan dan rintangan serta bencana non alam yang melanda dunia saat ini.

Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai mengungkapkan, membangun Papua dengan segudang masalah tidaklah mudah dan tidak segampang kata-kata atau berteriak seperti penonton pertandingan sepakbola. akan tetapi pemerintah terus membangun disegala bidang sehingga hal-hal yang kurang diharapkan dapat diperbaiki.

“Sehingga dapat mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Papua yaitu Papua Bangkit dan Mandiri yang berkeadilan,” ungkap Gobai kepada Bumiofi melalui selulernya pada Rabu malam (15/09/2021).

Untuk itu kata Dia, poksus mengajak kedepan untuk bersama-sama menjadi mitra yang baik dengan membangun, komunikasi agar tidak memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat.

Secara khusus juga mengapresiasi Plt Sekda yang telah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Poksus, antara lain penyelesaian kasus Ketua DPRD Waropen yang selama ini terkatung-katung dan proyek rehabilitasi Jalan Biak-Barat ke Supiori. Serta apresiasi yang sama disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Papua yang telah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait rekening khusus untuk KartuPapuaSehat (KPS) di Papua.

“Terima kasih kepada semua yang sudah saya sebutkan tadi,” kata Gobai.

Namun lanjut Gobai, poksus memiliki beberapa rekomendasi kepada Pemprov, antara lain;

1. Poksus meminta kepada Pemprov Papua agar mengusulkan adanya rekening dalam buku APBD, yaitu, Dana untuk Lembaga Adat atau Dewan Adat dan Penanganan Konflik Sosial. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2. Pemprov dapat menetapkan Cendrawasih sebagai Mahkota sebagai kebesaran Papua yang penggunaanya diatur dalam Revisi Perdasus kebudayaan.

3. Pemprov menetapkan Tanggal 5 Agustus bersamaan dengan Hari Mambesak sebagai Hari Kebangkitan Budaya Papua, yang selanjutnya akan diatur dalam diatur dalam Revisi Perdasus kebudayaan.

4. Sebagai bentuk penghargaan atas ekspedisi jalan Wamena-Jayapura, Pemprov Papua agar menetapkan jalan Trans Papua Jayapura-Wamena dengan nama Jalan Andreas Karma sebagai penghargaan saat menjabat Bupati Jayawijaya.

“Ini beberapa rekomendasi kami yang sudah disampaikan kepada Pemprov dengan sangat berharap agar dapat dipertimbangkan,” pungkasnya.(*)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!