Oleh Sambena Inggeruhi
Tahun 2021 memasuki babak baru Jilid II otonomi khusus bagi provinsi Papua. yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU No 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua.
Dua dasawarsa telah berlalu. kritik pro kontra tentang kegagalan dan keberhasilan Otsus datang dari para pihak yang memposisikan diri dari kedua subyek yang dirasakan. Tapi hal ini bukan untuk didiskusikan.
Evaluasi Data penduduk OAP
Menurut saya,data merupakan persoalan urgensi yang harus menjadi evaluasi total bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, baik data kependudukan OAP dengan status pekerjaan.
Masyarakat Papua hari ini tidak bisa dipungkiri, bahwa ada yang sudah termasuk dalam kategori masyarakat kaum miskin kota. Dan itu mereka ada di kota sementara beberapa program Otsus lebih mengarah ke kampung-kampung, kaum kota terabaikan.
Dalam pasal 3 PP 106 berbunyi: dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus pemerintah daerah provinsi Papua dan pemerintah daerah kabupaten kota diberi kewenangan khusus salah satunya huruf (e) kependudukan dan ketenagakerjaan.
Dan dalam lampiran PP 106 tentang penjelasan sub urusan administrasi kependudukan huruf (v) memberikan identitas bagi OAP sesuai data sistem kependudukan. Huruf (w) melaksanakan pendataan penduduk OAP secara berjenjang berbasis wilayah hukum adat sebagai basis data perencanaan dan penganggaran melalui sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).
Perlu Pendataan khusus OPA dengan Berbasis pada KTP Otsus
Apa yang khusus dari Otsus tentang urusan kependudukan di Papua?? Jawabannya buat KTP khusus OAP. Kekhususan ini yang dapat mengakses proses penyelenggaran program Otsus baik urusan kongkrit (nyata) maupun urusan-urusan lainnya. Dengan adanya data yang akurat misalnya ada program BLT Otsus maka penganggaran akan tepat sasaran Karta ada ketepatan data.
Perlu perdasus tentang data kependudukan OAP
Akhir kata; Bapa peradaban Papua Domino isak Semuel Keyne mengatakan: Diatas Tanah ini Kau Boleh memegang kemudi, Tapi Arah angin TUHAN sendiri yang menentukan.
Penulis adalah anggota DPRD Nabire (Aktif) dan Juru bicara Suku Besar Yerisiam Gua.
