Nabire, Bumiofinavandu – DPRD Kabupaten Nabire, Papua, melalui Komisi A, bidang Pemerintahan kembali mempertanyakan keseriusan Pemerintah dalam rencana pemilihan kepala desa (Pilkades) atau pemilihan Kepala Kampung (Kakam) serentak.
Pasalnya, Pemerintah telah menyatakan beberapa bulan lalu untuk melangsungkan Pilkades serentak pada akhir Februari silam. Namun hingga memasuki Maret, pelaksanaannya tak kunjung dilaksanakan.
“Kapan rencana pemilihan Kakam di Nabire,” ujar anggota Komisi A, Sambena Inggeruhi, Kamis (10/03/2022).
Inggeruhi, mempertanyakan keseriusan Pemerintah. Sebab menurutnya, berhubung semua kepala OPD sudah dilantik. Sehingga perlu dibarengi dengan proses pemilihan Kakam yang terbuka dan transparan.
Sehingga komisi A bidang Pemerintahan menyikapi aspirasi yang berkembang dari masyarakat adat di kampung-kampung. Dalam menyerap aspirasi dan perlu menindaklanjuti kepada Pemerintah Daerah. Agar segera mungkin memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya.
“Ini supaya tidak menimbulkan pertanyaan yang akan berdampak pada konflik internal di masing-masing kampung,” ungkapnya.
Sebab kata Inggeruhi, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilihan dan dinamika pergantian Kakam di tingkat masyarakat menimbulkan kubu-kubu di sana. Ini merupakan persoalan yang tidak semestinya terjadi.. sehingga tidak lagi terjadi kubu-kubu di tengah masyarakat. Maka satu-satunya adalah perlu dan segera diadakan tindakan pemilihan Kakam.
Namun Dia percaya bahwa Bupati Mesak magai dan Wakilnya Ismail Jamaludin mempunyai komitmen yang jelas. Sehingga harapannya agar segera mengumumkan jadwal dan tahapan pemilihan Kakam.
Sementara terkait dengan penganggaran, Inggeruhi mengakui bahwa telah mendapat beberapa informasi data di masyarakat. Bahwa pada saat pencairan anggaran Tahun 2021 di akhir Desember, telah disampaikan kepada Kakam dan sekretarisnya untuk memangkas anggaran sebesar Rp40 juta rupiah untuk pemilihan.
“Artinya bahwa anggaran untuk proses pemilihan itu sudah ada. Hampir di beberapa Kampung yang kami temui itu dan mereka sudah melakukan pemotongan anggaran guna proses pemilihan. karena beberapa waktu dinas terkait kami panggil dinas DPMK itu soal anggaran sosialisasi, itu yang perlu diakomodir sehingga proses ini bisa terjadi. Intinya pos penyelenggara keuangan oleh kepala kepala Dinas yang terbaru, itu sudah ada dan harus sesegera mungkin di dilakukan. Jangan seakan-akan terjadi proses pembiaran,” pungkas Inggeruhi.(*)
