Nabire, Bumiofinavandu – Aspirasi akhirnya disampaikan oleh massa dari Petisi Rakyat Papua (PRP) Wilayah Meepago, setelah beberapa rekannya dikembalikan oleh aparat, pada Kamis (14/02022).
Jumlah massa aksi berkisar lebih kurang 800 orang pada hari itu yang menduduki halaman Kantor DPRD Nabire. Polisi dan TNI memfasilitasi mereka dari beberapa titik dan mengangkut ke Kantor Rakyat itu guna menyampaikan aspirasi.
ratusan polisi bersenjata lengkap dan TNI berpakaian preman terlihat terus berjaga-jaga di sana.
Penyampaian aspirasi disampaikan di hadapan beberapa anggota DPRD Nabire. Diantaranya, Wakil Ketua I DPRD Nabire, H. Muhammad Iskandar, Marcy Kegou, Rohedi M. Cahya, Asisi Baharudin dan dua rekan lainnya.
Penanggungjawab aksi, Agus Tebai mengklaim bahwa Rakyat Bangsa Papua menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tiga Provinsi di wilayah Papua.
Pasalnya, hak-hak masyarakat adat akan ditindas, termasuk Tanahnya akan diambil oleh orang luar dan penguasa. Apalagi jika pemekaran, akan datang banyak orang non Papua menduduki wilayah ini dan mengambil alih seluruh aspek memonopoli kekuasaan.
“Misalnya, pegawai Negeri diisi lebih banyak oleh orang pendatang, sedangkan orang asli Papua hanya sedikit. ini baru satu contoh, belum lagi di aspek lain termasuk Sumber Daya Alam (SDA) akan dikuras dan dikuasai oleh kapitalis,” terang Tebai.
Selanjutnya, pertanyaan sikap dibacakan oleh perwakilan perempuan. Wanita yang mengenakan jaket biru ini mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada aksi-aksi berkelanjutan, baik di Papua, Indonesia hingga Internasional.
Menurutnya, Rakyat Papua menyadari bahwa DOB tiga Provinsi, sudah direncanakan jauh sebelumnya berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2021. Pemekaran tiga Provinsi dinilai disepakati secara sepihak tanpa melibatkan Rakyat Papua, dan hanya dimanfaatkan untuk mempertahankan penjajahan di Bumi Papua.
Sebab produk UU Otsus dan Pemekaran merupakan bagian dari penjajahan bagi Bangsa Papua. Apalagi Otsus dibuat oleh Jakarta untuk meredam gerakan Rakyat Papua dalam menuntut kemerdekaannya West Papua.
UU Otsus, dari Jakarta akan mempermudah proses pemekaran serta memperkuat Kabupaten/Kota dan Distrik. akibatnya akan menggeser tatanan adat orang asli Papua dan nasib orang Papua akan tidak menentu.
Hal lainnya adalah realita keberadaan orang Papua sangat jauh dari kata sejahtera, kesehatan tidak terjamin gizi buruk meningkat, termasuk buta huruf yang merajalela di wilayah penghasil tambang dan SDA berlimpah dan tak ketinggalan kemiskinan terus bertambah. Realita sosial di Tanah Papua termarjinalkan dan merupakan bentuk penjajahan di West Papua. Penjajahan ini akan memperlambat perkembangan sumber daya manusia di Papua.
Pemekaran juga akan menambah markas militer yakni TNI Polri, akan ada Kodam, Polda serta Kodim Polres dan Pemerintah masih menggunakan pendekatan militeristik.
pemekaran DOB hanya akan menguntungkan pemodal atau pebisnis, termasuk menguntungkan Negara-Negara Kapitalis. Sedangkan hal ini tidak akan menyelesaikan persoalan Rakyat Papua.
Maka energi perlawanan Rakyat Papua tidak akan terhenti walaupun telah disepakati tiga RUU DOB dan UU Otsus.
Sementara itu, anggota DPRD Nabire Marcy Kegou, mewakili rakan-rekannya usia menerima aspirasi mengatakan bahwa aspirasi ini telah diterima oleh DPRD Nabire. Dan DPRD Nabire akan segera menindaklanjuti bersama Pemerintah. Namun perlu diketahui kata Kegou, wilayah Meepago itu luas namun aspirasi hanya diterima di Kabupaten Nabire.
Menurutnya, Ia tidak bisa menipu kepada para pengunjuk rasa bahwa sebaiknya ketika menyampaikan aspirasi perlu melibatkan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD se wilayah Meepago. Sehingga apa yang telah disampaikan bisa didiskusikan bersama.
“Kami terima aspirasi ini, tapi kalau bisa kalian harus sampaikan juga ke Bupati dan DPRD wilayah Meepago untuk diskusi bersama. Karena aksi ini atas nama wilayah Meepago, tapi terimakasih karena sudah sampaikan,” jawab Kegou singkat.
Usai pembacaan Petisi Rakyat Papua wilayah Meepago dilakukan penandatangan dari seluruh perwakilan dan penanggung jawab aksi unjuk rasa. Setelahnya dilanjutkan penyerahan petisi ke Ketua DPRD Nabire yang diwakili anggota Komisi A DPRD Nabire, Merci Kegou, didampingi anggota DPRD Nabire lainnya, M. Iskandar, ST, Simon Tiranda, Musa Malisa, David Kadepa, Rohedi M. Cahya.
Penanggungjawab aksi, Agus tebai menyatakan bahwa tuntutan ini harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
Berikut beberapa pertanyaan sikap PRP wilayah Meepago;
- Cabut Otsus Jilid II.
- Cabut rencana pemekaran DOB tiga Provinsi di Papua
- Elit politik Papua berhenti mengatasnamakan Rakyat Papua untuk kepentingan kekuasaan.
- Buka akses jurnalistik seluas-luasnya di Tanah Papua.
- Tarik militer organik dan non organik di dari Tanah Papua.
- Hentikan rasisme dan segala bentuk intimidasi terhadap Rakyat Papua.
- Stop merampas Tanah adat.
- Tutup bandara antariksa di Biak, Papua.
- Bebaskan tahanan politik orang Papua.
- Menolak perta.bangan di blok Wabu.
- Usut tunta. penembakan dua anak di Intan Jaya.
- Tangkap dan penjarakan jenderal pelanggar HAM.
- Hentikan operasi militer di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maybrat dan seluruh wilaya West Papua.
- Pemerintah Indonesia harus membuka akses yang seluas-luasnya kepada dewan HAM PBB untuk masuk ke Papua.
- Memberikan jaminan menyatakan pendapat dan berekspresi di muka umum di Tanah Papua
- Berikan hal penentuan nasib sendiri dan segera menggey referendum di Tanah Papua.(*)
Setelah aspirasi disampaikan, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dan meninggalkan Kantor DPRD Nabire.(*)
Dapatkan update berita dari Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Grup Telegram BumiofiNavandu.com. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/bumiofinavandu kemudian join. Atau dapatkan juga di Facebook lalu Klik Halaman Bumiofinavandu.com
