Nabire, Bumiofinavandu – Tim dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berkunjung ke Timika, Papua Tengah guna mengecek pendangkalan Sungai di Pesisir akibat Tailing PT Freeport Indonesia.
Tim yang berasal dari Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan pulau-pulau kecil KKP tersebut berada di Tanah Amungme selama empat hari (20-24) Februari 2023. Mereka ke Mimika berdasarkan laporan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan komisi IV DPR RI di Jakarta pada tanggal 01 Februari 2023, dan serta atas saran dari Komisi IV DPR RI dalam Raker dengan KLHK tanggal 07 Februari 2023.
Setibanya di Mimika, tim kemudian melakukan klarifikasi terhadap laporan pendangkalan sungai dan pulau akibat tailing PT Freeport Indonesia. Yang telah meluas ke daerah-daerah yang bukan merupakan wilayah kontrak karya atau wilayah izin usaha pertambangan khusus yang diberikan oleh pemerintah.
Tim dari Direktorat pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil KKP tersebut, telah melakukan pertemuan dengan Lepemawil, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mimika serta melakukan kunjungan ke daerah pendangkalan sungai.
Namun karena terjadi pendangkalan, mereka (tim) tidak sampai di daerah Puriri, Otakwa, Fanamo, Inauga dan Omoga. Mereka hanya menerbangkan drone untuk mengecek pendangkalan sungai akibat tailing dan mewawancarai beberapa masyarakat di Kampung Karaka.
Tim kemudian mengundang beberapa tokoh pemuda dan masyarakat dari “Mimika We” seperti Minggus Kapiyau dari Suku Sempan dan Amungme yang berasal dari Mimika Timur Jauh, Jita dan Agimuga untuk berdiskusi. Untuk mendengar pendapat dari para tokoh sehari kemudian (23/02).
Dalam diskusi terungkap dari masyarakat bahwa bahwa pasang surut air adalah hal yang biasa di Mimika. Namun ada hal luar biasa adalah pendangkalan sungai di Pesisir Mimika yang disebabkan oleh Tailing Freeport. Tailing ini merupakan pasir halus yang mudah saja menyebar ke arah Timur dan Barat diluar dari areal kerja Freeport. Sehingga PT FPI tidak boleh mengklaim bahwa diluar wilayah kerja bukan tanggung jawabnya (PTFI) sebab itu ulahnya, tetapi harus mengakui bahwa tiga Distrik di bagian Timur yang berdampak adalah korban, sehingga perlu mendapatkan kompensasi perusahaan.
Dua orang tokoh masyarakat setempat, Peter Pogolamum dan Pius Saupetaka, meminta agar perlu ada langkah menuju pertemuan bersama Lepemawil, Mind ID atau Freeport dan Pemerintah. Tujuannya untuk mencari solusi agar semua jelas dibicarakan dan mendapatkan kesepakatan dari solusi serta harus diawasi. Diusulkan agar solusi dilakukan oleh Komisi IV DPR RI sebagai lanjutan dari proses yang sedang berjalan.
Minggus Kapiyau, tokoh Masyarakat Mimika Wee mengatakan, dahulu PTFI pernah mengeruk sungai untuk membangun portsite dan Pad 11. Namun mengapa tidak bisa mengeruk tailing dengan kapal keruk sehingga keluhan masyarakat selama 11 tahun yang disuarakan Lepemawil Timika dapat diatasi.
“Kalau keruk untuk membangun bisa, tapi sungai yang dangkal ini tidak bisa,” kata Kapiyau kesal.
Sementara tokoh masyarakat dari Suku Sempan, Wanes Mauwama, mengungkapkan bahwa warganya sangat merasakan dampak dari tailing apabila melakukan perjalanan pulang pergi di sungai yang merupakan jalur transportasi.
“Kadang kami harus bermalam di jalan sambil menunggu air pasang. Sehingga adanya rumah singgah misalnya, Omoga pantai merupakan sebuah kebutuhan, apalagi saat natal kadang kami Natal di Jalan,” pungkasnya.[*]
Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.
