Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Lingkungan

Izin bermasalah di daerah DOB, Gobai; Gubernur Papua jangan pelihara mafia, DPMPTSP harus dievaluasi

93
×

Izin bermasalah di daerah DOB, Gobai; Gubernur Papua jangan pelihara mafia, DPMPTSP harus dievaluasi

Sebarkan artikel ini
John NR Gobai dalam rapat paripurna DPR Papua, Kamis (27/07/2023). – Bumiofinavandu/Dok Istimewa.
Example 468x60

“Saya minta Gubernur segera evaluasi, jangan biarkan atau piara mafia”

Nabire, Bumiofinavandu –  Ketua Kelompok Khusus (Pokses) DPR Papua, John NR Gobai, meminta kepada Gubernur Provinsi Papua diminta segera mengevaluasi izin – izin Provinsi yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPTSP).

“Sebab izin yang dikeluarkan oleh Dinas itu saat ini sedang banyak mengalami masalah di Daerah Otonom Baru (DOB),” kata Gobai dalam penyampaian pandangan umum fraksinya dalam sidang APBD Tahun 2022 di Jayapura Kamis, (27/07/2023) kemarin.

Dia mengatakan, apakah dana yang diperoleh sebesar Rp.15 Miliar dengan serapan 96,38%. Sehingga pihaknya mempertanyakan fungsi DPMPTSP, apakah hanya sekedar mengeluarkan begitu banyaknya izin?

“Banyak sekali izin yang dikeluarkan DPMPTSP Papua, Namun tidak sedikit juga kemudian ijin ijin tersebut bermasalah dan digugat oleh masyarakat terutama di daerah DOB. Kami meminta perhatian agar kita memelihara mafia perizinan yang dapat kami sebut antek kapitalis, dengan prinsip Kasih Uang Ijin aman,” tegas Gobai.

Gobai kemudian mempertanyakan, apa yang sudah dikerjakan dan program dalam promosi Kantor DPMPTSP Papua? Apakah dalam program promosi penanaman modal, berapa penanam modal dalam bidang Perikanan, Pariwisata dan Pangan Lokal yang telah dihasilkan?

Ia Pun meminta agar Gubernur segera mengevaluasi kinerja Kantor itu dan segera mengambil langkah-langkah. Terutama terkait Ijin – Ijin Provinsi Induk di Daerah Otonom Baru yang kini menjadi persoalan disana.

“Saya minta Gubernur segera evaluasi, jangan biarkan atau piara mafia,” pungkasnya.

Sebelumnya, telah terjadi sidang gugatan yang diajukan pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu, Hendrikus ‘Franky’ Woro. Yang saat ini masih hangat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Franky sebelumnya menggugat izin kelayakan lingkungan hidup yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terbuka Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua untuk perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari (PT IAL).[*]

Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!