Nabire, Bumiofinavandu – Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk mengharapkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan 8 kabupaten di Papua Tenga. Hal itu disampaikan pada acara penutupan evaluasi dan pendampingan verifikasi 8 area Renaksi KPK oleh verifikator Inspektorat Kemendagri di Aula Setda Provinsi Papua Tengah, Rabu (22/11/2023).
“Melalui kegiatan yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 hari ini, saya harapkan tidak ada kebocoran anggaran terjadi. Pemerintahan harus benar-benar bersih dan bebas dari korupsi,” ungkap Ribka Haluk dalam sambutannya yang dibacakan Plh. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP.,MM.
Dalam kesempatan itu Ribka Haluk menyampaikan terimakasih dan memberikan Penghargaan kepada Tim Verifikator Kementerian Dalam Negeri yang telah berkenan untuk datang ke Nabire untuk memberikan pendampingan dan pembekalan kepada Pemerintah Provinsi dan 8 Kabupaten.
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa waktu untuk menginput dokumen sesuai Indikator dan Sub Indikator dari 8 Area Renaksi KPK tinggal kurang lebih satu bulan lagi. Oleh sebab itu guna pencapaian target nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) Provinsi Papua Tengah harus sesuai jadwal penginputan pemenuhan dokumen sesuai indikator/sub indikator dari 8 Area diharapkan bisa tercapai sesuai dengan target dari masing-masing area,” tuturnya.
Dalam pencapaian target nilai MCP, kata Ribka Haluk, pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua Tengah tidak terlepas dari Komitmen Kepala Daerah serta keseriusan Kepala Perangkat Daerah untuk memenuhi Dokumen yang diminta dalam 8 Area Renaksi KPK.
“Kepada Inspektur Provinsi dan Kabupaten serta para Admin MCP untuk selalu memperhatikan alokasi waktu pelaksanaan penginputan dokumen pada Tahun 2023 yang tinggal 1 bulan lagi, sesuai Jadwal dan waktu yang telah ditetapkan untuk menginput agar pelaksanaan kegiatan yang kita laksanakan selama 3 Hari ini tidak sia-sia, begitu saja tetapi dapat membawa perbaikan atas pengelolaan Tata Pemerintahan yang baik di Provinsi Papua Tengah dalam mensejahterakan rakyat sesuai Visi dan Amanat Pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Drs. Semuel Rihi, menjelaskan kegiatan pendampingan yang dilakukan tim verifikator Itjen Kemendagri ini dalam rangka peningkatan progres dari MCP KPK dalam 8 areal di wilayah Provinsi Papua Tengah. Dimana diketahui sampai saat pendampingan MCP secara akumulasi adalah pada posisi 29,54 persen dan hal ini belum sesuai dari target dari KPK.
“Target dari KPK untuk wilayah Provinsi Papua Tengah minimal 50 persen progres dari akumulasi MCP-nya. Untuk itu kami dari Inspektorat Provinsi Papua Tengah melakukan koordinasi dengan Itjen Kemendagri dari 8 areal untuk membantu pemahaman pengisian dari indikator dan sub indikator yang selama ini kita belum satu kesepahaman untuk mengisi data-data yang diminta,” jelansya.
Menurut Samuel setelah ada pendampingan ini masing-masing dari 8 areal sudah memahami evidence-evidence yang mereka harus siapkan. Ini merupakan langkah awal dari Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana mengelola tata pemerintahan yang baik sesuai harapan KPK dan pemerintah daerah.
“Jadi prinsipnya kita ingin memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi,” tegasnya.
Sedangkan Auditor Ahli Madya PPUD Idjen Kemendagri, Sappe Pakpahan menuturkan selama monitoring dan evaluasi selama 3 hari ini, ia bersama tim melihat adanya komitmen dari pimpinan daerah Provinsi maupun 8 kabupaten. Selain itu admin dari pengumpul MCP juga memiliki etos kerja yang tinggi dalam bekerja sama dengan OPD-OPD terkait dalam menyajikan data untuk pengisian masing-masing evidence yang dibutuhkan.
“Selama tiga hari ini hasil kemajuan yang signifikan terjadi di seluruh daerah di Provinsi Papua Tengah, tentu ini merupakan hasil yang baik. Sehingga kedepan kita percaya pengisian MCP KPK bisa terlaksana sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tuturnya.
Ia menambahkan aplikasi MCP ini dibuat oleh KPK dengan 8 area, yang mana hal itu merupakan bagian dari tugas yang dikerjakan oleh pemerintah daerah, diantaranya, Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen BMD dan Tata Kelola Desa.
“Nah ini dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi, sebab di KPK itu ada deputi pencegahan. Bagaimana pemerintah daerah itu diharapkan mencegah terjadinya korupsi, sehingga apapun yang kita lakukan terpantau oleh teman-teman di KPK. Dan saya merasa percaya Papua Tengah sebagai daerah DOB memiliki komitmen yang tinggi jauh dari praktek korupsi, kenapa saya sampaikan begitu, lantaran apa yang dikerjakan disini, selalu diawasi atau di monitor langsung oleh pimpinannya,” pungkasnya.[*]
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Bumiofinavandu.com”, caranya klik link https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Jangan lupa install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
