Caption; Ketua PK Komcab Nabire, Natalia F. Agapa (Kanan). – Kalawaibumiofi.
Nabire, Kalawaibumiofi | Pemuda Katolik Komisariat Cabang Nabire, Papua Tengah, menolak kepengurusan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) yang baru dibentuk.
Penolakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Kabup[aten Nabire, diterima kalawaibumiofi.com pada Kamis (30/01/2025) malam.
PK Komcab Nabire menilai, penunjukan ketua KPAD Nabire yang baru tidak melalui prosedur dan tidak melalui koordinasi yang baik kepada pengurus lama periode 2023 – 2025.
Berikut beberapa poin keberatan yang disampaikan PK Komcab Nabire, antara lain;
1. Kurangnya transparansi dalam proses pengangkatan Ketua KPA yang baru dan dilakukan tanpa keterbukaan dan partisipasi public. Sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kepentingan tertentu yang tidak berpihak pada upaya penanggulangan HIV/AIDS di Nabire.
2. Ketua yang baru tidak memiliki latar belakang, pengalaman, atau pemahaman yang cukup dalam bidang kesehatan, khususnya dalam isu HIV/AIDS, bahkan bisa berdampak negatif pada efektivitas program KPA di Nabire.
3. Potensi penurunan kinerja KPA Dengan kepemimpinan yang tidak kredibel dan kurang berkompeten, dikhawatirkan berdampak buruk terhadap program pencegahan dan penanganan HIV/AIDS. Padahal selama kepemimpinan ketua lama, telah berjalan dengan baik.
4. Mengabaikan aspirasi masyarakat dan tenaga kesehatan masyarakat, terutama kelompok terdampak HIV/AIDS dan tenaga kesehatan, tidak dilibatkan dalam keputusan ini, yang menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap suara mereka yang paling memahami situasi di lapangan.
Oleh karena itu, kami menuntut: Peninjauan ulang dan pembatalan pengangkatan Ketua KPA yang baru serta proses seleksi ulang yang lebih transparan dan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan. Pengangkatan Ketua KPA yang memiliki kompetensi rekam jejak yang jelas dalam bidang penanggulangan HIV/AIDS, kesehatan masyarakat, dan advokasi sosial. Komitmen dari Bupati Nabire untuk memastikan KΡΑ tetap berfungsi secara efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap Bupati Kabupaten Nabire dan pihak terkait segera menindaklanjuti aspirasi ini demi keberlanjutan upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Nabire,” demikian bunyi petisi yang disampaikan.
Sementara itu, Ketua KPA Nabire periode 2023 – 2025 Paula S. Pakage mengatakan, saat penandatanganan MoU Bersama Kepala LPP RRI Nabire, dirinya mendapatkan pesan singkat WhatsApp sekitar pukul 13.07 menir dari pimpinan daerah.
“Pesan tersebut disampaikan kepada saya dengan komposisi SK terbaru. Ini tiba-tiba saja tanpa koordinasi dan pemberitahuan terlebih dahulu,” tulisnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi detail yang diperoleh tentang SK pengurus Ketua KPAD Nabire yang baru.
Perlu diketahui, SK yang beredar belum ditandatangani Bupati Nabire.[*]
Dapatkan update berita Kalawaibumiofi.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.
