Nabire, Bumiofinavandu – Ratusan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan Nabire, Papua Tengah, melakukan aksi protes terhadap SK Dirjen Perhubungan laut tentang RPM. TKBM Nabire menilai, SK itu sangat merugikan puluhan ribu buruh bongkar muat pelabuhan di seluruh Indonesia termasuk di Nabire.
Aksi ini digelar oleh tenaga kerja yang tergabung dalam asosiasi koperasi (TKBM ) Pelabuhan di Nabire pada Senin (05/12/2022).
TKBM Nabire, dengan tegas menolak surat edaran Dirjen BPM perhubungan laut, tentang jenis struktur golongan dan mekanisme penetapan tarif pelayanan bongkar muat barang dari kapal dan ke kapal, yang ada di pelabuhan. Pihaknya menilai, hal itu tidak sesuai dan tidak seimbang dengan pekerjaan yang dikerjakan sehingga Dirjen Perhubungan laut dan pemerintah pusat diminta untuk mengkaji ulang edaran dimaksud.
Kepala Koperasi TKBM pelabuhan laut samabusa Nabire, Sostenes Rumbewas mengatakan, aksi protes yang dilakukan bukan hanya di pelabuhan laut Samabusa Nabire. Sebab aksi serupa juga dilakukan di seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia.
“Hari ini kami lakukan adalah sebuah bentuk penolakan dan protes terhadap surat SK RPM Perhubungan,” kata Rumbewas.
Dia bilang, surat edaran tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan No. 7 tahun 2021. Akan sangat berdampak dan merugikan kesejahteraan para buruh.
“Ini dasar penolakan kami,” pungkasnya.[*]
Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.
Ratusan TKBM Pelabuhan Laut di Nabire Lakukan protes SK Dirjen Perhubungan Laut
Caption : Kepala Koperasi TKBM pelabuhan laut samabusa Nabire, Sostenes Rumbewas, Senin (05/12/2022). – Bumiofinavandu/Toncy Numberi.
Nabire, Bumiofinavandu – Ratusan tenaga kerja bongkar muat (TKBM) pelabuhan Nabire, Papua Tengah, melakukan aksi protes terhadap SK Dirjen Perhubungan laut tentang RPM. TKBM Nabire menilai, SK itu sangat merugikan puluhan ribu buruh bongkar muat pelabuhan di seluruh Indonesia termasuk di Nabire.
Aksi ini digelar oleh tenaga kerja yang tergabung dalam asosiasi koperasi (TKBM ) Pelabuhan di Nabire pada Senin (05/12/2022).
TKBM Nabire, dengan tegas menolak surat edaran Dirjen BPM perhubungan laut, tentang jenis struktur golongan dan mekanisme penetapan tarif pelayanan bongkar muat barang dari kapal dan ke kapal, yang ada di pelabuhan. Pihaknya menilai, hal itu tidak sesuai dan tidak seimbang dengan pekerjaan yang dikerjakan sehingga Dirjen Perhubungan laut dan pemerintah pusat diminta untuk mengkaji ulang edaran dimaksud.
Kepala Koperasi TKBM pelabuhan laut samabusa Nabire, Sostenes Rumbewas mengatakan, aksi protes yang dilakukan bukan hanya di pelabuhan laut Samabusa Nabire. Sebab aksi serupa juga dilakukan di seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia.
“Hari ini kami lakukan adalah sebuah bentuk penolakan dan protes terhadap surat SK RPM Perhubungan,” kata Rumbewas.
Dia bilang, surat edaran tersebut sangatlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan No. 7 tahun 2021. Akan sangat berdampak dan merugikan kesejahteraan para buruh.
“Ini dasar penolakan kami,” pungkasnya.[*]
Dapatkan update berita Bumiofinavandu.com dengan bergabung di Telegram. Caranya muda, Anda harus menginstall aplikasi Telegram terlebih dulu di Android/Ponsel lalu klik https://t.me/wartabumiofinabirepapuatengah lalu join. Atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.
