Nabire, Bumiofinavandu – Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nabire, akhirnya membentuk panitia khusus menanggapi tuntutan percaker dan aliansi masyarakat adat terkait hasil seleksi CPNS Nabire Tahun 2018.
Pertemuan pun digelar di ruangan sidang DPRD Nabire, pada Jumat (28/8/2020) yang dihadiri oleh ketua dan anggota pansus, Sekda Nabire, kejaksaan Negeri Nabire, perwakilan BKPSDA serta aliansi masyarakat adat beserta perwakilan pencaker.
Ketua pansus DPRD Nabire, Sambena Inggeruhi, menegaskan, pansus dibentuk guna mendengarkan pendapat dari kedua bela pihak menyangkut hasil tes CPNS Tahun 2018.
“Pencaker yang tidak lulus mengeluh. kemudian melakukan aksi demo dengan dukungan aliansi masyarakat adat dan mendesak dibentuk pansus. Kami dari dewan merespon sebagai lembaga wakil rakyat untuk mendengar tuntutan mereka,” ujar Inggeruhi usai pertemuan itu.
Menurutnya, dari hasil pembahasan nantinya setelah mendengar tanggapan dari kedua bela pihak. Maka akan memberikan rekomendasi kepada pihak kejaksaan dan kepolisian. Kemudian apakah diproses secara hukum atau seperti apa nantinya ada pertemuan lanjut bersama eksekutif dan dan pansus pada pertemuan berikutnya.
“ini kita baru dengar tanggapan dan bukti-bukti dari pencaker. Selanjutnya akan ada pertemuan dengan pihak eksekutif, baru kami ambil langkah. seperti apa kita lihat nanti,” tutur legislator asal kampung Sima ini.
Namun lanjut dia, jika terdapat indikasi kecurangan pada hasil seleksi sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan. Maka tidak menutup kemungkinan DPRD Nabire akan meminta diproses hukum.
“Tapi kalau memang ada indikasi ketidak adilan disertai bukti yang kuat, apa salahnya diproses. Sehingga ada pembelajaran nanti kepada oknum yang selama ini bermain curang,” lanjut Inggeruhi.
Sekda Nabire, Daniel Maipon mengatakan terkait hasil seleksi CPNS 80-20 % perlu dikunci sejak awal, yakni ketika pembukaan pendaftaran agar hanya OAP yang mendaftar.
Misalnya, dibutuhkan 500 pegawai maka Papua mendapat 400 dan non papua 100 orang. namun yang dilakukan Pemkab Nabire adalah mengakomodir seluruh peserta dari seluruh suku yang ada di daerah ini sebagai warga Negara Indonesia.
“Kita akomodir seluruh pendaftar dari seluruh suku, sehingga tidak pusing dari awal,” kata Maipon.
Namun ia mengakui bahwa kekecewaan itu pastinya ada. Maka tentunya akan menjadi catatan karena masih ada farmasi kuota CPNS 2019 yang akan dibuka beberapa waktu kedepan.
Sehingga jika benar-benar ingin diterapkan kuota 80-20 maka DPRD dan pemerintah daerah bisa meminta ke Menpan agar benar-benar melaksanakan amanat Otsus 80-20 untuk kuota 2019 di Nabire.
“maka kuncinya sejak awal. Kita minta ke Menpan dan kunci di pendaftaran, sehingga nantinya keputusan yang diambil Bupati nantinya tidak disoroti oleh Provinsi maupun pusat,” tambah Maipon.
Koordinator aksi, Hendrik Andoi menambahkan pihaknya bersama para pencaker hanya ingin bukti pengakuan dari pemerintah. Yakni menunjukan hasil tes kelulusan asli dari pusat.
“Kami hanya meminta kejujuran pemkab. Tunjukan hasil dan nilai tes dari pusat,” tambah koordinator aliansi masyarakat adat pesisir Nabire ini.(*)
