 |
Kadis pendidikan Nabire, Yulianus Pasang – BumiofiNavandu
Nabire, BumiofiNavandu – Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Nabire kembali mengizinkan proses belajar tatap muka bagi sekolah-sekolah di wilayah perkotaan. Akan tetapi, syaratnya adalah seluruh guru harus melakukan rapit tes antigen.
Sebelumnya, belajar tatap muka sejak 2-16 Februari silam lantaran beberapa guru dikabarkan terpapar covid-19. Libur bahkan diperpanjang hingga 22 Februari pekan lalu.
“sudah dibolehkan belajar tatap muka. Tapi syaratnya, guru harus dirapid tes dulu sebelum masuk sekolah,” ujar Kadisdik Nabire, Yulianus Pasang, di Nabire. Rabu (24/2/2021).
Untuk sekolah yang diizinkan proses tatap muka adalah SMP dan SMA/SMK, namun bagi TK dan SD belum dibolehkan. Dan sebagian besar sudah melakukan rapid namun ada beberapa yang belum lantaran menungu antrian dari petugas.
Sehingga, untuk kembali melakukan aktifitas tergantung kesiapan sekolahnya. Dan ada yang sudah sejak kemarin, ada juga hari ini dan seterusnya.
“Tapi ada sekolah yang memang belum masuk karena masih menunggu antrian rapid,” tuturnya.
Pasang menggarapkan pro aktif seluruh guru di daerah ini agar dalam pelaksanaan proses belajar tatap muka, harus mengedepankan protokoler kesehatan (prokes).
Dan untuk SD dan TK, belum izinkan karena anak seumuran mereka masih sulit untuk dikontrol. Mereka ini (SD dan TK) akan dievaluasi prosesnya.
Ia juga menyarankan agar proses rapit menggunakan dana bos sesuai petunjuk tiga menteri. Mengingat, jika menunggu bantuan rapid dari pemerintah butuh waktu. Terpenting adalah tidak ada penyelewengan penggunannya.
“Tes ini kan butuh biaya karena bantuan pemerintah belum ada. Namun penggunaannya jangan sampai salah digunakan,” harap Pasang.
Terpisah, Kepala SMP N I Nabire, Pilemon Musendi mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan proses belajar tatap muka sejak senin kemarin. Hal tersebut sesuai dengan hasil tes rapid yang menunjukan bahwa seluruh guru terbebas dari covid-19.
Lalu, proses tes dilakukan secara mandiri atau swasta lantaran tes rapid mulik pemerintah belum tersediah. Mau tak mau, harus mengeluarkan biaya dana bos untuk pemeriksaan.
“Kami sudah KBM. Mau tidak mau, melalui swasta sebab tes milik pemerinta belum ada, yam au bagaimana lagi,” kata Musendi.(Red)
