“BP3OKP Papua Tengah mendorong delapan pemerintah kabupaten mempercepat peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 1.660 guru belum memenuhi kualifikasi sarjana pendidikan. Program RPL melalui kerja sama dengan UNIMUDA menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, disertai percepatan sertifikasi melalui PPG”
Nabire, Kalawaibumiofi | Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Tengah mendorong delapan pemerintah kabupaten mempercepat pemenuhan kualifikasi pendidikan bagi guru yang belum bergelar sarjana. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sekitar 1.660 guru di Papua Tengah belum memenuhi kualifikasi pendidikan sarjana.
Kepala BP3OKP Papua Tengah, Irjen Pol. (Purn.) Petrus Waine, mengatakan peningkatan kualifikasi pendidikan guru merupakan salah satu agenda penting dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia di Papua.
Upaya tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru melalui Pendidikan Guru.
“Setelah pelantikan anggota BP3OKP, salah satu tugas kami adalah mendorong kementerian terkait melaksanakan program percepatan pemenuhan kebutuhan guru di Papua,” kata Petrus, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sejak 2024 BP3OKP bersama kementerian terkait dan pemerintah provinsi di enam wilayah Papua telah melakukan sinkronisasi program. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi kependidikan.
Namun, khusus Papua Tengah, implementasi program tersebut baru dimulai pada 2026 melalui kerja sama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah dengan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA).
“Sehingga melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), sebanyak 160 guru mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan untuk memenuhi kualifikasi sarjana pendidikan,” jelasnnya.
Petrus mengapresiasi langkah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah yang telah memulai program tersebut. Menurut dia, meskipun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 pemerintah provinsi memiliki kewenangan terbatas dalam pengelolaan satuan pendidikan, pemerintah provinsi tetap dapat mengambil peran dalam pembiayaan pendidikan.
“Keseriusan Kepala Dinas Pendidikan dalam mendorong percepatan pemenuhan kualifikasi pendidikan guru ini sungguh kami apresiasi,” ujarnya.
BP3OKP akan mengawal pemerintah di delapan kabupaten agar memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia juga mendorong pemanfaatan dana otonomi khusus untuk membantu guru yang belum menyelesaikan pendidikan sarjana.
Peningkatan kualifikasi pendidikan menurutnya, harus dilanjutkan dengan pemenuhan sertifikasi profesi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Para bupati dan kepala dinas harus melihat persoalan ini dengan serius agar dapat dituntaskan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, para guru juga wajib mengikuti program PPG,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaidah, mengatakan pemerintah provinsi telah membiayai 160 guru untuk melanjutkan pendidikan sarjana melalui program RPL yang bekerja sama dengan UNIMUDA.
Program tersebut dilaksanakan dalam dua tahap pada 2026. Tahap pertama diikuti 100 guru, sedangkan tahap kedua diikuti 60 guru.
“Mereka sudah terdaftar dalam aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dan telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa sebagai mahasiswa UNIMUDA,” kata Nurhaidah.
Ia menjelaskan, program RPL bertujuan meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru, khususnya yang mengajar pada jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Program tersebut juga memberikan perhatian kepada guru Orang Asli Papua (OAP).
Selain peningkatan kualifikasi sarjana, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah juga memfasilitasi guru untuk mengikuti PPG, terutama mereka yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Pada 2025 sebanyak 801 guru telah lulus PPG. Pada 2026, pemerintah provinsi menargetkan 900 guru lainnya dapat menyelesaikan program tersebut,’” jelasnya.
Ia mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki dinas, masih terdapat sekitar 1.500 guru yang belum memenuhi kualifikasi sarjana pendidikan. Sementara itu, dari kelompok guru yang telah berkualifikasi sarjana pendidikan, masih terdapat guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Karena itu, Nurhaidah meminta pemerintah kabupaten melakukan verifikasi terhadap data guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Verifikasi diperlukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi tenaga pendidik di lapangan.
“Kami berharap delapan kabupaten melakukan verifikasi data di Dapodik. Guru yang sudah tidak aktif perlu dikeluarkan dari data sehingga perencanaan program ke depan berdasarkan kondisi riil,” ujarnya.
Nurhaidah berharap program percepatan pemenuhan kualifikasi pendidikan guru dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2029.
“Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan pemerintah kabupaten dan kepala sekolah, terutama dalam memastikan keakuratan data serta keberlanjutan pembiayaan pendidikan guru,” pungkasnya.[*]
