Nabire, Kalawaibumiofi.com | Sejumlah pengusaha Orang Asli Papua (OAP) mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Tengah di kawasan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (21/9/2026). Mereka mempertanyakan kejelasan tindak lanjut pembahasan anggaran perubahan dan paket pekerjaan yang sebelumnya dibicarakan bersama Kepala Dinas PUPR Papua Tengah.
Kedatangan para pengusaha tersebut juga diwarnai pemalangan kantor dengan pemasangan sejumlah spanduk berisi aspirasi dan tuntutan terkait keterlibatan pengusaha putra-putri daerah dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah di Provinsi Papua Tengah.
Salah satu spanduk menyatakan kelompok tersebut datang tidak mengatasnamakan asosiasi tertentu. Dalam spanduk lainnya, mereka mengatasnamakan Himpunan Pengusaha Putra/Putri Daerah dan mencantumkan sejumlah organisasi pengusaha, di antaranya Kadin, HIPMI, KAPP, dan APINDO.
Kelompok pengusaha tersebut meminta kepastian mengenai paket pekerjaan yang akan melibatkan pengusaha putra-putri daerah melalui Dinas PUPR Papua Tengah pada tahun anggaran 2026. Mereka juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah menyediakan anggaran bagi pengusaha putra-putri daerah untuk tahun anggaran 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Dalam salah satu spanduk, tercantum angka Rp300 miliar yang disebut sebagai anggaran bagi pengusaha putra-putri daerah Papua Tengah.
Ketua Himpunan Pengusaha OAP Papua Tengah sekaligus Koordinator Aksi, Agus Auparay, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk penagihan terhadap pembahasan dan janji yang sebelumnya telah disampaikan, khususnya terkait anggaran perubahan dan paket pekerjaan.
“Kami demo ini karena menagih janji menunggu dana perubahan. Setelah DPR memutuskan dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) diserahkan, beliau malah langsung berangkat tanpa menemui kami untuk berbicara,” kata Agus.
Menurut Agus, kekecewaan para pengusaha muncul setelah pembahasan anggaran perubahan dilakukan dan keputusan DPR serta penyerahan DPA berlangsung. Mereka berharap mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala Dinas PUPR mengenai tindak lanjut pembahasan tersebut.
Namun, saat para pengusaha tiba di kantor dinas, mereka tidak bertemu Kepala Dinas PUPR. Massa diterima Kepala Bidang Cipta Karya, Eko Sulistyo.
Eko menjelaskan Kepala Dinas PUPR sedang berada di luar daerah untuk menghadiri rapat kedinasan. Sementara Sekretaris Dinas PUPR belum dapat menemui massa karena sedang sakit.
“Sudah kami coba hubungi melalui telepon, tetapi masih di luar jangkauan. Kami kemudian melanjutkan komunikasi melalui pesan singkat agar beliau bisa segera merespons,” ujar Eko.
Atas arahan aparat kepolisian yang berada di lokasi, nomor kontak para pengusaha kemudian diserahkan kepada pihak terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk membuka komunikasi lebih lanjut dan memungkinkan adanya pertemuan lanjutan dengan Kepala Dinas PUPR.
Sementara itu, perwakilan kontraktor Papua Tengah lainnya meminta pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi memberikan ruang yang lebih besar bagi pengusaha putra-putri daerah dalam pelaksanaan pekerjaan pemerintah, termasuk pekerjaan yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) maupun sumber anggaran lainnya.
“Kami berharap pemerintah kabupaten maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah segera melibatkan pengusaha putra-putri daerah dalam pembagian paket pekerjaan yang bersumber dari dana Otsus dan dana lainnya, agar anak Papua menjadi tuan di atas negerinya sendiri,” katanya.
Aspirasi tersebut menempatkan keterlibatan pengusaha OAP dalam pelaksanaan proyek pemerintah sebagai salah satu isu yang dipersoalkan dalam aksi tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Kepala Dinas PUPR Papua Tengah mengenai tuntutan para pengusaha, termasuk terkait angka Rp300 miliar yang tercantum dalam salah satu spanduk maupun rincian paket pekerjaan yang dipersoalkan. [*]
*Noak Mote Berkontribusi dalam berita ini.
