Jakarta, Kalawaibumiofi.com | Wakil Ketua DPR Papua Tengah, John NR Gobai, menyampaikan aspirasi masyarakat Simapitowa terkait pemasangan plang oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kepada pihak Satgas PKH di Jakarta, Senin (14/9/2026).
John mengatakan, dirinya datang untuk mengantarkan surat aspirasi masyarakat Simapitowa sekaligus menjelaskan secara langsung persoalan yang muncul setelah pemasangan plang oleh Satgas PKH di wilayah tersebut.
Menurut John, masyarakat pada prinsipnya tidak menolak langkah yang dilakukan Satgas PKH. Namun, persoalan muncul karena pemasangan plang tersebut dinilai belum didahului komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat.
“Saya juga menjelaskan kepada Pak Alle dari Satgas PKH bahwa masyarakat pada prinsipnya mendukung langkah yang dilakukan oleh Satgas PKH. Namun, karena belum ada komunikasi yang baik, langsung dipasang plang dan ini menjadi permasalahan,” tutur John.
John mengatakan, masyarakat Simapitowa meminta agar plang Satgas PKH tersebut dilepas terlebih dahulu. Masyarakat, kata dia, siap membuka ruang dialog untuk membicarakan persoalan tersebut secara baik-baik.
Ia menegaskan, proses penanganan kawasan hutan harus tetap memperhatikan keberadaan dan hak masyarakat adat yang telah mendiami dan menguasai wilayah tersebut secara turun-temurun.
“Masyarakat meminta agar plang Satgas PKH dapat dilepas. Masyarakat siap untuk berdiskusi dan membicarakan hal-hal yang baik, tentunya dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik tanah yang telah ada sebelum negara ini berdiri,” katanya.
John menyebutkan, dalam pertemuan tersebut pihak Satgas PKH menerima aspirasi yang disampaikannya. Perwakilan Satgas PKH, kata John, menyatakan akan meneruskan aspirasi masyarakat Simapitowa kepada pimpinan Satgas PKH.
“Pak Alle menyampaikan akan melanjutkan aspirasi masyarakat ini kepada pimpinan Satgas PKH,” kata John.
John berharap pemerintah pusat melalui Satgas PKH memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat Simapitowa dan mengedepankan komunikasi serta dialog dalam penyelesaian persoalan di lapangan.
“Kami meminta agar apa yang disampaikan oleh masyarakat ini dapat menjadi perhatian pemerintah pusat melalui Satgas PKH,” ujarnya.
Sebelumnya, persoalan pemasangan plang Satgas PKH di wilayah Simapitowa juga menjadi perhatian John Gobai. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan tugas Satgas PKH tetap berada dalam batas kewenangan dan dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat adat.
Bagi John, dialog menjadi langkah penting agar kebijakan pemerintah tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan masyarakat pemilik hak ulayat serta dapat mencegah munculnya konflik di kemudian hari. [*]
