“Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai, mempertanyakan perhatian pemerintah pusat terhadap pengungsi akibat konflik bersenjata dan aspirasi masyarakat terkait kehadiran pasukan nonorganik di Papua Tengah. Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan DPR Papua Tengah”
Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mempertanyakan perhatian pemerintah pusat terhadap pengungsi akibat konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua Tengah.
Ia menilai persoalan kemanusiaan dan aspirasi masyarakat terkait kehadiran pasukan nonorganik perlu mendapat perhatian serius.
Gobai menyampaikan hal itu menanggapi kunjungan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Musairo, Kabupaten Nabire, Kamis (22/10/2026).
Menurutnya, kunjungan para pejabat pusat tersebut seharusnya juga menjadi kesempatan untuk mendengar persoalan keamanan dan kemanusiaan yang dihadapi masyarakat, termasuk pengungsi dari wilayah konflik di Kabupaten Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya.
“Yang datang ini Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung. Mereka juga mempunyai tanggung jawab terhadap banyak persoalan di Papua Tengah. Selama ini kami menerima aspirasi masyarakat terkait kehadiran pasukan nonorganik dan pengungsi akibat situasi keamanan di wilayah-wilayah seperti Puncak, Intan Jaya, dan Puncak Jaya,” tutur Gobai di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2026).
Ia mengatakan, persoalan Musairo memang perlu mendapat perhatian. Namun, menurut dia, pemerintah pusat juga perlu memperhatikan persoalan pengungsi, kekerasan, dan tuntutan masyarakat di sejumlah kabupaten.
“Kenapa persoalan-persoalan besar yang ada di Papua Tengah, terkait kekerasan dan pengungsi akibat kekerasan di daerah-daerah seperti Puncak dan Intan Jaya, tidak menjadi perhatian? Padahal, para pejabat ini mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pertahanan dan keamanan,” katanya.
DPR Papua Tengah menerima aspirasi masyarakat dari sejumlah kabupaten mengenai kehadiran pasukan nonorganik dan dampak situasi keamanan terhadap kehidupan warga.
Ia menyebut masyarakat di Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, dan Mimika sebagai bagian dari masyarakat yang aspirasinya perlu didengar pemerintah pusat.
Gobai menerangkan, masyarakat di sejumlah wilayah telah menyampaikan keluhan dan permintaan agar pasukan nonorganik ditarik. Ia berharap pemerintah pusat mendengarkan aspirasi tersebut sesuai tugas dan kewenangan masing-masing lembaga.
“Seharusnya ketika mereka datang, ada waktu bagi mereka untuk bertemu DPR Papua Tengah atau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan semua aspirasi yang selama ini kami terima dari masyarakat,” terangnya.
Gobai menilai dialog antara pemerintah pusat dan DPR Papua Tengah penting agar persoalan yang dihadapi masyarakat dapat disampaikan secara langsung melalui wakil rakyat di daerah.
Dia menegaskan, perhatian terhadap Musairo tidak seharusnya mengesampingkan persoalan pengungsi, kekerasan, dan aspirasi masyarakat terkait kehadiran pasukan nonorganik.
“Persoalan Musairo itu hanya satu bagian kecil dari persoalan besar yang ada di Papua Tengah. Hal-hal besar yang menyangkut masyarakat, termasuk pengungsi akibat kekerasan dan aspirasi mengenai kehadiran pasukan nonorganik, juga harus menjadi perhatian pemerintah pusat,” terangnya.
Gobai berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang komunikasi dengan DPR Papua Tengah agar berbagai aspirasi masyarakat.
“Terutama terkait pengungsi dan situasi keamanan, dapat disampaikan serta ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang,” harap Gobai. [*]
