Nabire, Kalawaibumiofi | Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta masyarakat tidak mencampuradukkan rencana pembentukan PT Mepa Holding Grup (MEPA) dengan isu kerja sama PT MIND ID dan pengelolaan tambang Blok Wabu. Pemerintah menilai narasi yang berkembang di media sosial belum didukung informasi dan dokumen yang cukup untuk diperlakukan sebagai fakta.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan pembentukan PT MEPA merupakan bagian dari agenda penataan kelembagaan dan penguatan ekonomi daerah. Karena itu, menurut dia, rencana pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut tidak semestinya dikaitkan dengan dugaan permainan bisnis atau kepentingan politik tanpa bukti yang jelas.
“Rencana kerja sama tidak sama dengan kontrak kerja sama. Penjajakan investasi tidak sama dengan penetapan pengelola tambang. Demikian pula, rencana pembentukan holding BUMD tidak otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan daerah untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu,” kata Emanuel dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi perbincangan di media sosial dan sejumlah unggahan yang menghubungkan PT MEPA dengan PT MIND ID dan pengelolaan Blok Wabu. Bahkan, muncul narasi yang menyebut Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan James Boray sedang menjalankan strategi tertentu dalam pembentukan perusahaan tersebut.
Emanuel menilai narasi semacam itu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Ia meminta publik membedakan proses pembentukan BUMD, penjajakan investasi, dan keputusan resmi mengenai pengelolaan wilayah pertambangan.
Menurut dia, setiap kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan perizinan yang berlaku. Pembentukan perusahaan daerah tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk mengelola wilayah tambang tertentu.
“Setiap kegiatan pertambangan harus mengikuti ketentuan perizinan. Ada aturan mainnya,” tuturnya.
Emanuel menjelaskan bahwa proses penyiapan PT MEPA telah memiliki landasan administratif sejak 2025. Berdasarkan dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa menetapkan dua keputusan pada 23 April 2025.
Pertama, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/96 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup.
Kedua, Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Penyertaan Modal pada PT Mepa Holding Grup.
“Kedua keputusan tersebut menunjukkan bahwa penyiapan PT MEPA merupakan bagian dari proses perencanaan kelembagaan pemerintah daerah, bukan kebijakan yang muncul secara tiba-tiba karena isu kerja sama pertambangan,” tuturnya.
Ia menegaskan pembentukan BUMD itu ditujukan untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah dan membuka peluang keterlibatan Papua Tengah dalam pengembangan potensi ekonomi serta kemitraan investasi.
“Pembentukan PT MEPA bukan untuk kepentingan pribadi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, tetapi untuk memperkuat ekonomi daerah,” tegas Emanuel.
Pemerintah tidak mempersoalkan kritik terhadap kebijakan pembentukan BUMD. Namun, ia meminta kritik disampaikan berdasarkan data, dokumen, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lanjutnya, tudingan mengenai permainan atau strategi bisnis tertentu tanpa disertai bukti justru dapat mengaburkan tujuan kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah daerah.
“Tidak perlu narasi yang membesar-besarkan dugaan. Papua Tengah butuh gagasan, keberanian, dan kerja nyata untuk membangun kemandirian ekonomi daerah. Jadi PT MEPA disiapkan sebagai instrumen ekonomi daerah untuk kepentingan masyarakat Papua Tengah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu,” pungkasnya. [*]
