Nabire, Kalawaibumiofi | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menganggarkan Rp3,2 miliar pada 2026 untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 24.691 peserta yang terdiri atas pekerja rentan, hamba Tuhan, dan pegawai non-ASN.
Namun, cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah hingga Oktober 2026 baru mencapai 17,92 persen.
Informasi tersebut disampaikan dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, S.H, yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Papua Tengah, Viktor Fun, S.Sos, M.Si, pada acara Penganugerahan Jamsostek Award Tingkat Provinsi Papua Tengah Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Morgo, Nabire, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutan gubernur, Viktor mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pekerja beserta keluarganya.
Menurutnya, perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Ia mengatakan Jamsostek Award bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi bentuk penghargaan kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang memiliki komitmen dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.
“Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh bupati untuk memperkuat kebijakan, koordinasi, dan dukungan terhadap perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kewenangan dan kebutuhan daerah masing-masing,” begitu pesan gubernur dalam sambutan tersebut.
Gubernur juga meminta pimpinan badan usaha memastikan seluruh pekerjanya memperoleh hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap kerja sama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat untuk mewujudkan Universal Coverage Jamsostek di Papua Tengah.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), I Nyoman Suarjaya, dalam sambutannya menyampaikan bahwa hingga Oktober 2026, jumlah pekerja di Papua Tengah yang telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mencapai 133.772 orang.
Angka tersebut baru mencakup 17,92 persen dari keseluruhan pekerja yang menjadi sasaran perlindungan.
Suarjaya mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memperluas kepesertaan, terutama bagi pekerja yang berada di sektor informal.
Berdasarkan data yang disampaikannya, cakupan perlindungan di Kabupaten Mimika mencapai 66,34 persen, sedangkan Kabupaten Nabire sebesar 43,64 persen.
Pekerja sektor konstruksi tercatat sebagai salah satu kelompok dengan tingkat perlindungan cukup tinggi, yakni sekitar 67 persen. Sementara itu, kepesertaan pekerja penerima upah baru mencapai 25,32 persen.
Menurut Suarjaya, tantangan terbesar masih berada pada kelompok pekerja bukan penerima upah, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pelaku UMKM, pengemudi, pekerja mandiri, dan masyarakat adat.
“Karakteristik masyarakat Papua Tengah menunjukkan bahwa jumlah pekerja bukan penerima upah cukup besar. Karena itu, diperlukan kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar mereka juga mendapatkan perlindungan,” ujarnya.
Suarjaya menjelaskan BPJS Ketenagakerjaan memiliki lima program perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Bagi pekerja sektor informal, ia mendorong kepesertaan minimal dalam dua program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
Menurutnya, iuran kedua program tersebut sebesar Rp16.800 per bulan. Jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, ahli waris berhak memperoleh santunan sebesar Rp42 juta.
Selain santunan kematian, anak peserta juga berpeluang memperoleh beasiswa pendidikan hingga Rp174 juta apabila persyaratan kepesertaan terpenuhi, termasuk masa kepesertaan minimal tiga tahun.
Sementara itu, peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak memperoleh pengobatan dan perawatan sesuai ketentuan program hingga dinyatakan sembuh.
Perlindungan tersebut mencakup risiko kecelakaan sejak pekerja berangkat menuju tempat kerja, selama menjalankan pekerjaan, hingga perjalanan pulang, termasuk penyakit akibat kerja.
Suarjaya mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten memperkuat dukungan anggaran untuk melindungi pekerja rentan, khususnya masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Ia juga mengingatkan badan usaha agar tidak memandang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hanya sebagai kewajiban administrasi perusahaan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Selain dukungan pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan mendorong perluasan perlindungan melalui program Sertakan.
Program tersebut merupakan gerakan mengajak masyarakat, termasuk aparatur sipil negara dan pekerja di lingkungan badan usaha, membantu membayarkan iuran jaminan sosial bagi pekerja informal di sekitarnya.
Menurut Suarjaya, upaya memperluas perlindungan tidak hanya berorientasi pada peningkatan persentase kepesertaan, juga memastikan pekerja tidak kehilangan hak perlindungan akibat keterbatasan ekonomi maupun kurangnya kepedulian.
Ia berharap Jamsostek Award 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan dunia usaha dalam mewujudkan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Papua Tengah.
Penganugerahan tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan badan usaha yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Papua Tengah. (Yohanes)
