Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong petani meningkatkan produksi pangan lokal. Sebab, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pasokan bahan pangan dari luar daerah yang diperkirakan mencapai 80 hingga 90 persen.
Berdasarkan data 2024, produksi beras lokal hanya sekira 3.500 ton setiap tahun, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat mencapai 80 ribu ton pertahun.
Kondisi itu disebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan di delapan kabupaten.
Ini disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Dr. H. Tumiran, S.Sos, M.AP, saat Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah tersebut berlangsung pada 14–16 Oktober 2026 di Aula LPP RRI Nabire, Jalan Merdeka, Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.
Dalam Gubernur Nawipa, sektor pertanian disebut memiliki peran strategis meningkatkan ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, serta kesejahteraan petani.
Menurut Gubernur Nawipa, pembangunan pertanian tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi, juga harus memperhatikan keberlanjutan usaha pertanian dan potensi pangan lokal yang dimiliki masyarakat di setiap wilayah.
Papua Tengah dinilai mempunyai potensi sumber daya pertanian yang besar. Namun, potensi tersebut perlu didukung dengan peningkatan pengetahuan, keterampilan, teknologi, pengolahan hasil pertanian, serta penguatan kelembagaan petani.
“Pembangunan pertanian harus dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan dengan memperhatikan potensi serta kondisi wilayah masing-masing,” kata Tumiran saat membacakan sambutan Gubernur Nawipa, Rabu (14/10/2026).
Gubernur Nawipa menyoroti ketimpangan antara produksi beras lokal dan kebutuhan konsumsi masyarakat Papua Tengah.
Berdasarkan data statistik tahun 2024 yang disampaikan dalam sambutan tersebut, produksi beras lokal Papua Tengah hanya mencapai sekitar 3.500 ton per tahun. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat diperkirakan hampir mencapai 80 ribu ton per tahun.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 76.500 ton antara produksi beras lokal dan kebutuhan konsumsi masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Papua Tengah masih sangat bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
Ketergantungan juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya, seperti minyak goreng, gula, dan berbagai komoditas pangan.
Dalam sambutan itu disebutkan, sekitar 80 hingga 90 persen kebutuhan bahan makanan masyarakat Papua Tengah diperkirakan masih didatangkan dari luar daerah.
Nawipa menegaskan persoalan ketahanan pangan tidak dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan.
Menurut dia, diperlukan kerja sama seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD, baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten, untuk memperkuat produksi dan distribusi pangan lokal.
Ia meminta pemerintah daerah membangun kolaborasi yang lebih terarah agar berbagai program pertanian benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain menyoroti ketergantungan pangan, Gubernur Nawipa juga mengingatkan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam meningkatkan produktivitas petani.
Menurut dia, penyuluh pertanian merupakan penghubung antara pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan petani di lapangan.
Karena itu, penyuluh tidak cukup hanya menyampaikan materi atau memberikan informasi kepada kelompok tani.
Mereka harus terlibat langsung dalam pendampingan, membantu mengidentifikasi persoalan, serta mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi petani.
Persoalan tersebut meliputi kebutuhan bibit, pupuk, obat-obatan pertanian, pengelolaan irigasi, serta penggunaan alat dan mesin pertanian.
Nawipa mengingatkan agar kegiatan bimbingan teknis tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa memberikan dampak nyata bagi petani.
Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pendampingan setelah kegiatan pelatihan berakhir.
Menurutnya, pengalaman dan pengetahuan penyuluh yang terus berkembang akan membantu meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian.
Nawipa juga menyinggung kebijakan pemerintah pusat terkait penguatan jabatan fungsional penyuluh pertanian. Ia berharap penyuluh dapat menjalankan tugas sesuai fungsi dan keahliannya sehingga pelayanan kepada petani tetap berkesinambungan.
Nawipa mengatakan pengembangan pangan lokal harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan makanan dari luar Papua Tengah.
Sejumlah kabupaten di wilayah pegunungan, seperti Puncak Jaya, Puncak, dan Intan Jaya, memiliki potensi pengembangan tanaman pangan lokal.
Komoditas seperti keladi, ubi-ubian, jagung, dan berbagai hasil pertanian lainnya dinilai dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
Namun, menurut Nawipa, pengembangan pangan lokal harus diikuti dengan peningkatan kemampuan petani dalam mengolah hasil panen.
Hasil pertanian tidak boleh hanya dipandang sebagai bahan mentah, tetapi perlu dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah dan dapat dipasarkan.
Pengolahan hasil pertanian pascapanen juga dinilai penting untuk membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, khususnya petani lokal dan kelompok usaha di kampung-kampung.
Di sisi lain, Nawipa mengakui kondisi geografis Papua Tengah masih menjadi tantangan dalam pengembangan sektor pertanian.
Distribusi barang dari Nabire menuju Timika maupun daerah pedalaman membutuhkan akses transportasi yang tidak mudah.
Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah, penyuluh, dan petani tidak menyerah menghadapi berbagai keterbatasan tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua Tengah, Karlos Murib, S.IP, M.AP, mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian sangat bergantung pada ketersediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia petani di delapan kabupaten.
Menurut Murib, peningkatan kompetensi petani merupakan langkah penting untuk mewujudkan kemandirian pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan.
Ia menjelaskan program penyuluhan dan pemberdayaan petani tahun anggaran 2026 difokuskan pada dua agenda utama, yakni penguatan kelembagaan petani dan peningkatan kompetensi teknis petani.
Melalui dua agenda tersebut, pemerintah berharap petani memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola usaha pertanian, meningkatkan hasil produksi, serta memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah masing-masing.
Murib juga mengajak seluruh peserta mengikuti kegiatan secara serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta membangun kerja sama.
Ia berharap materi yang disampaikan para narasumber dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta ketika kembali ke wilayah tugas masing-masing.
Selain itu, Murib menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan para penyuluh pertanian atas dedikasi mereka dalam mendukung pembangunan sektor pertanian di Papua Tengah.
Ia menilai keberadaan penyuluh sangat penting karena mereka berhadapan langsung dengan masyarakat petani dan memahami berbagai persoalan pertanian di lapangan.
Dalam kesempatan itu, Murib juga menyampaikan permohonan agar Gubernur Papua Tengah atau pejabat yang mewakilinya berkenan membuka secara resmi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani tahun 2026.
Pemprov Papua Tengah Dorong Program Pertanian Berkelanjutan
Gubernur Nawipa menegaskan kegiatan peningkatan kapasitas petani dan penyuluh harus dilaksanakan secara berkelanjutan.
Menurut dia, kegiatan pelatihan tidak boleh berhenti setelah peserta menerima materi, tetapi harus ditindaklanjuti dengan penerapan pengetahuan di lapangan.
Ia juga meminta para narasumber menyampaikan materi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar para penyuluh dari delapan kabupaten dapat menerapkannya sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Nawipa mengatakan Provinsi Papua Tengah yang baru berusia sekitar empat tahun masih berupaya membangun fondasi pemerintahan dan memperkuat berbagai sektor pembangunan, termasuk pertanian.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan peningkatan produksi pangan lokal sebagai salah satu prioritas pembangunan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pertanian dapat bekerja sama untuk mendorong peningkatan produksi, penguatan kelembagaan petani, serta pengembangan usaha pertanian yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Melalui kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani yang berlangsung selama tiga hari tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap para penyuluh dari delapan kabupaten mampu meningkatkan kualitas pendampingan kepada petani.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Ketahanan Pangan Papua Tengah, Karlos Murib, berharap kegiatan ini menjadi sarana memperkuat kerja sama antara pemerintah, penyuluh, dan kelompok tani dalam meningkatkan produksi pangan lokal.
Di tengah tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, penguatan kemampuan petani dan pengembangan komoditas pangan lokal menjadi langkah penting bagi Papua Tengah untuk membangun kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya orang asli Papua yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. (Yohanes)
