Markas Besar TPN-OPM, Kalawaibumiofi.com | Panglima Tertinggi West Papua Army (WPA), Damianus Magai Yogi, mengeluarkan amanat resmi dalam rangka memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat yang ke-55 pada Rabu (1/7/2026). Dalam pidato tertulisnya yang bersumber dari Markas Besar TPN-OPM, ia menyerukan kepada seluruh jajaran militer di bawah komandonya untuk memperkuat barisan dan memperkokoh persatuan antarwilayah demi memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri (*self-determination*) bagi bangsa Papua.
Amanat tersebut ditujukan langsung kepada para panglima, komando daerah, perwira, serta seluruh prajurit Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Selain elemen militer, seruan ini juga dialamatkan kepada para tokoh adat, pemuka agama, serta masyarakat sipil Papua Barat, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk mengingat kembali peristiwa bersejarah pada 1 Juli 1971 silam di Victoria.
“Deklarasi kemerdekaan 55 tahun lalu yang dipimpin oleh almarhum Seth Jafeth Rumkorem beserta para pendiri pergerakan. Ini merupakan manifestasi politik atas hak penuh bangsa Papua terhadap tanah, air, dan masa depan mereka. Peristiwa tersebut lahir sebagai respons atas akumulasi kekecewaan terhadap penandatanganan kesepakatan internasional dan proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang dianggap tidak merepresentasikan kehendak murni rakyat Papua,” ungkapnya.
Dalam dokumen tersebut, Damianus memaparkan kronologi historis pembentukan kekuatan militer Papua Barat yang berevolusi dari berbagai faksi perjuangan. Struktur militer saat ini diklaim mengakar dari pengalaman komando PVK pada tahun 1961, pendirian Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1965, hingga masuknya kekuatan pemuda melalui TEPENAL-BAPENAL.
“Integrasi taktis kemudian diperkuat melalui struktur MARVIC dan PEMKA yang membawahi tujuh Komando Daerah Pertahanan (KODAP), sebelum akhirnya dikonsolidasikan dalam rekonsiliasi Port Vila pada tahun 1985,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa pembentukan West Papua Army merupakan sintesis dari seluruh kekuatan militer sipil di Papua yang bertujuan untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai praktik kolonialisme, intimidasi, dan marginalisasi terstruktur. Selama lebih dari setengah abad, organisasi tersebut memosisikan diri sebagai tameng pertahanan rakyat di wilayah pegunungan dan lembah guna menjaga tanah adat.
“Sejarah 1 Juli 1971 adalah komitmen yang harus dijaga. Kita tidak melupakan pengorbanan para pendahulu dan tidak akan membiarkan perjuangan ini berhenti di tengah jalan. Sebagai tentara rakyat, tugas kita adalah terus memperkuat barisan, menjaga persatuan antarwilayah, dan memegang teguh prinsip Hak Penentuan Nasib Sendiri sampai terwujud sepenuhnya,” tegas Damianus dalam amanat tertulisnya yang diterima kalawai.
Amanat itu diakhiri dengan penegasan sumpah setia dari jajaran komando WPA untuk melanjutkan pergerakan politik dan militer hingga bendera Bintang Kejora dapat berkibar secara resmi.
“West Papua Army akan tetap diposisikan sebagai benteng pertahanan terakhir demi menyelamatkan masyarakat dan eksistensi bangsa Papua di tanah leluhur mereka,” pungkasnya. [*]
