Jakarta, Kalawaibumiofi.com | Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Abdul Rauf, menyoroti akar persoalan di Papua yang selama ini sering disalahartikan. Menurutnya, konflik di tanah Papua bukan sekadar isu politik atau tuntutan separatis, melainkan masalah struktural yang menyangkut kekerasan, ketidakadilan, hingga eksploitasi sumber daya alam. Hal tersebut disampaikan Abdul Rauf dalam sebuah forum diskusi publik di kawasan Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu (23/4/2026) pekan lalu.
Ia menegaskan bahwa persoalan Papua harus dilihat dari sisi yang lebih mendalam, menyangkut hak hidup masyarakat, kerusakan lingkungan, dan masa depan generasi muda.
“Papua bukan hanya soal konflik politik, tetapi juga menyangkut hak hidup masyarakat, lingkungan, dan masa depan generasi muda di sana,” ujarnya.
Abdul menilai, kondisi darurat keamanan yang berlangsung selama ini justru menekan masyarakat sipil. Warga hidup dalam ketakutan, sementara kekayaan alam yang melimpah belum mampu memberikan kesejahteraan yang seimbang bagi penduduk asli.
“Kita melihat dampak sosial yang luar biasa, mulai dari pelanggaran demokrasi, kerusakan ekosistem, hingga krisis regenerasi karena situasi yang tidak kondusif. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh bangsa,” tegasnya.
Dia juga menyoroti kegagalan penanganan di masa lalu yang dinilai hanya memecah belah kekuatan rakyat. Ia menilai, pola politik adu domba yang dimulai sejak zaman kolonial masih terjadi hingga kini, melemahkan solidaritas di berbagai gerakan sosial, mahasiswa, hingga buruh.
“Kalau rakyat terus dipecah belah, maka perjuangan untuk keadilan akan semakin sulit diwujudkan. Perbedaan pandangan sering kali dimanfaatkan untuk melemahkan gerakan,” tambahnya.
Oleh karena itu, Ketua GMNI ini menyerukan pentingnya membangun kembali kepercayaan dan persatuan. Ia mengingatkan makna Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar slogan, melainkan kesamaan nasib dan tekad melawan segala bentuk penindasan.
“Bangsa ini akan kuat apabila rakyatnya bersatu. Persatuan adalah kunci utama untuk menghadapi segala bentuk ketidakadilan, termasuk di Papua,” pungkasnya. [*]
