Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pelaksanaan program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Provinsi Papua Tengah tidak boleh dipahami hanya sebagai penambahan waktu belajar, melainkan harus memperkuat proses pembelajaran, pembentukan karakter, serta pengembangan minat dan bakat peserta didik. Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa, SH dalam sambutan yang dibacakan Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah, dr. Silwanus Sumule, saat membuka Seminar Pelaksanaan SSH di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Senin (20/7/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah ini menghadirkan berbagai unsur pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari pimpinan daerah, perguruan tinggi, tenaga pendidik, hingga tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, disampaikan bahwa pelaksanaan SSH selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Seminar ini diharapkan melahirkan langkah operasional serta sistem evaluasi berkala yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik.
“Sekolah pelaksana SSH harus menjadi contoh mutu pendidikan melalui sarana prasarana yang layak, pembelajaran yang inovatif, lingkungan yang aman, serta melahirkan lulusan yang cerdas dan tangguh,” ujar Silwanus.
Wajib Alokasikan 30 Persen Dana Otsus untuk Pendidikan
Terkait dukungan anggaran, Gubernur mengingatkan ketaatan terhadap Surat Penegasan Nomor 38/VII/2026/BP3OKP.PT yang mewajibkan pengalokasian minimal 30 persen Dana Otonomi Khusus untuk bidang pendidikan mulai Tahun Anggaran 2027. Instruksi ini ditujukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi serta seluruh Bupati di delapan kabupaten se-Papua Tengah.
Anggaran tersebut diarahkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan menunjang operasional program SSH. Dinas Pendidikan tingkat kabupaten juga diwajibkan mendampingi dan mengawal pelaksanaan program di setiap satuan pendidikan.
“Dukungan dari lintas sektor harus bergerak cepat. misalnya dari Dinas PUPR menangani renovasi gedung, sanitasi, air bersih, serta perlindungan sekolah wilayah pesisir; Dinas Kominfo memastikan akses internet andal; dan PT PLN diprioritaskan menjamin ketersediaan listrik di lingkungan sekolah,” terangnya.
Jangkau Wilayah Pedalaman, Sebarkan Guru Secara Adil
Gubernur menegaskan program SSH tidak boleh berpusat hanya di perkotaan Nabire. Pelaksanaannya harus diperluas bertahap ke Topo, Siriwo, dan wilayah pedalaman lain demi pemerataan layanan pendidikan.
Terkait tenaga pendidik, diinstruksikan kepada Dinas Pendidikan dan BKPSDM provinsi maupun kabupaten untuk segera memetakan kebutuhan riil dan meredistribusikan guru.
“Jangan ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah di pedalaman masih kekurangan,” tegasnya.
Kepada kepala sekolah dan guru diminta mengelola kegiatan akademik, karakter, olahraga, seni budaya, dan keagamaan secara seimbang, serta tetap memperhatikan kesehatan peserta didik.
“Transformasi pendidikan butuh komitmen dan kerja sama semua pihak. Investasi terbaik bagi masa depan Papua adalah pendidikan berkualitas untuk anak-anak kita,” tutup Silwanu. [*]
