Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemuda Katolik Komisariat Daerah(PK KOMDA) Papua Tengah menyoroti dua persoalan mendesak yang dihadapi provinsi ini. Dua persoalan tersebut antara lain, tingginya angka kebutuhan darah serta status sejumlah wilayah yang masuk dalam kategori daerah konflik. Berdasarkan kondisi tersebut, pihaknya mendesak agar Palang Merah Indonesia (PMI) segera membentuk perwakilan resmi tingkat Provinsi Papua Tengah, lengkap dengan fasilitas pendukungnya.
“Berbicara terkait persoalan kemanusiaan di Papua Tengah, ada dua hal pokok yang menjadi perhatian kami. Pertama, kondisi kebutuhan darah di sini sangat tinggi. Hampir setiap hari di media sosial maupun pemberitaan, kita melihat dan mendengar permintaan: butuh darah, butuh darah, dan butuh darah terus-menerus. Ini gambaran nyata kebutuhan medis masyarakat kita,” ujar Sekretaris PK Komda Papua Tengah, Natan Tebai di Nabire belum lama ini.
Ia menegaskan bahwa keberadaan PMI di wilayah ini bukan lagi sekadar kebutuhan administratif, melainkan kebutuhan kemanusiaan yang sangat mendesak.
Selain persoalan kesehatan, Natan juga menyoroti kondisi keamanan. Ia menyebutkan bahwa beberapa kabupaten di Papua Tengah diklasifikasikan sebagai daerah konflik. Kondisi seperti ini, menurutnya, memerlukan penanganan khusus dan maksimal dari lembaga yang memiliki misi kemanusiaan netral, sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh PMI.
“Beberapa wilayah kita, seperti wilayah Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, hingga Puncak Jaya yang dikategorikan sebagai daerah konflik. Wilayah-wilayah ini sangat membutuhkan kehadiran lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang pertolongan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Salah satu lembaga yang tepat adalah PMI,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Natan menilai bahwa pembentukan PMI Provinsi Papua Tengah menjadi keharusan. Meski belum diketahui secara pasti apakah syarat-syarat pembentukan kepengurusan Provinsi sudah terpenuhi atau belum, namun secara kebutuhan riil di lapangan, keberadaan PMI sudah sangat mendesak. Ia juga berharap PMI Pusat maupun PMI Provinsi Papua Induk dapat menjadikan wilayah ini sebagai prioritas utama pembentukan struktur organisasi baru.
“Bagi kami, keberadaan PMI di sini adalah kebutuhan mutlak. Kami berharap PMI Provinsi Papua dapat menjadi agensi yang memprioritaskan pembentukan PMI Papua Tengah, terlebih untuk menjangkau daerah-daerah seperti Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan juga Nabire yang setiap saat membutuhkan ketersediaan golongan darah,” jelasnya.
Natan Tebai juga menyayangkan kondisi kepengurusan PMI di tingkat kabupaten Nabire yang sudah ada, namun dinilai belum berjalan maksimal. Ia mengamati bahwa di beberapa kabupaten di Papua Tengah, kepengurusan sudah terbentuk di atas kertas, namun sama sekali tidak terlihat adanya program atau kegiatan nyata yang menyentuh masyarakat.
“Di beberapa kabupaten, pengurusnya sudah ada, tapi tidak ada kegiatan. Kosong. Pertanyaannya, apakah ini karena memang tidak ada dana? Atau karena pengurusnya yang tidak kreatif dan tidak produktif? Ini harus menjadi bahan evaluasi besar bagi kita bersama,” ungkapnya.
Tak hanya struktur organisasi, Natan juga menekankan perlunya pembangunan Unit Transfusi Darah Daerah (UPTD) atau UTDRS di berbagai kabupaten. Menurutnya, fasilitas ini sangat krusial mengingat tingginya angka kebutuhan darah di wilayah ini. Tanpa adanya fasilitas penunjang dan manajemen yang baik, pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat akan sulit terpenuhi.
“Unit transfusi darah itu sangat penting. Mengingat kebutuhan darah yang sangat tinggi seperti yang saya sampaikan tadi, maka harus ada fasilitas pendukungnya. Kami ingin ke depan PMI di Papua Tengah benar-benar hadir, bergerak, dan menjadi garda terdepan pelayanan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat,” pungkas Natan. [*]
