![]() |
Tim pemekaran Mapiha, saat jumpa pers di Nabire – Bumiofinavandu. |
Nabire, Bumiofinavandu – Lima Distrik yakni Distrik Mapia, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, Distrik Piyaiye dan Distrik Sukikai Selatan, Kabupaten Dogiyai ingin keluar dari Kabupaten induk dan membentuk Daerah Otonomo Baru (DOB) dengan nama Kabupaten Kabupaten Mapiha.
Rencara DOB ini didasari atas beberapa faktor yakni memiliki SDM yang sudah memadahi, karena saat ini banyak diantaranya pemuda di Mapiha bergelar sanjana baik SI sampai S3.
“SDM kami sudah sangat memungkinkan. Kita liat saat ini banyak sekali anak dari Mapiha yang mengabdi di mana-mana selain di Dogiyai. Maka kami mau mekarkan DOB,” ujar ketua tim pemekaran Kabupaten Mapiha, Oskar Makai, saat jumpa per di Nabire pada kamis (3/9/2020).
Ia mengatakan, beberapa factor lain selain SDM, ada juga Sumber Daya Alam (SDA) jumlah penduduk, luas wilayah yang cukup yang kesemuanya sudah memungkinkan untuk sebuah DOB.
Selain itu, Masyarakat Mapiha pernah menderita ketika masih bergabung dengan Kabupaten Nabire selama 20 Tahun. Yakni dari pemerintahan AP You hingga Isaias Douw, termasuk di Dogiyai yang tidak pernah mengakomodir putra/putri Mapiha untuk menduduki satu jabatan kepala Dinas di pemerintahan, padahal banyak sarjana berasal dari orang Mapiha yang bergelar SI sampai S3.
“Karena rencana DOB sudah diinginkan baik oleh kalangan ASN maupun masyarakat Mapiha dari lima Distrik yang bersepakat untuk dimekarkan. Agar dengan SDA yang belum dijamah oleh siapapun, agar dengan hadir pemakaran akan dikelola sendiri oleh SDM dari putra-putri Mapiha sendiri,” Kata Makai.
Tim pemekaran Mapiha |
Wakib Bupati Dogiyai ini juga mengaku timnya sudah mengantongi SK dari Bupati Dogiyai dan membentuk sebuah tim dengan perangkat pengurus inti dan beberapa anggota. Yang tertuang dalam SK Bupati Dogiyai, Nomor 61 Tahun 2020 tim sukses persiapan pemekaran DOB Kabupaten Mapiha.
Tim kemudian menjaring aspirasi dari masyarakat dengan turun ke kampung dari lima Distrik tersebut, guna mensosialisasi dan meminta persetujuan dengan menandatangani persetujuan. Sosialisasi dan perpintaan persetujuan atau tidak sudah disampaikan kepada masyarakat sejak bulan Juni 2020.
Kata Makai, seluruh masyarakat Mapiha telah menyetujui dengan membubuhkan tandatangan. Hanya ada satu orang yang tidak menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan tidak setuju.
“Jadi rencana DOB ini kami tidak seperti daerah lain yang hanya disuarakan oleh segelintir orang. tetapi kami mendapat persetujuan dan SK dari Bupati, lalu turun kemasyarakat di lima distrik. Kami mau jaring aspirasi dari bawah lalu kami sampaikan ke atas. jujur hanya om saya yang tanda tangan tidak setuju karena dia bilang masa semua setuju, ya saya isi kolom yang tidak setuju sudah,” terangnya.
Sekretaris tim, Matias Butu, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Dogiyai karena beliau telah bersediah untuk mendukung tim dalam memperjuangkan DOB Kabupaten Mapia.
“Kami berterima kasih atas dukungan Bupati Dogiyai kapada tim dan masyarakat untuk memperjuangkan DOB ini,” tutur Butu.
Lanjutnya, target perjuangan adalah bagaimana agar Mapiha pisah dari Kabupaten Induknya Dogiyai. Dan persyaratan BOD, tentunya akan dikaji oleh tim akademisi dengan mempertimbangkan cakupan wilayah, jummlah penduduk dan lain-lain.
Namun jangan lupa bahwa didalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 31-43 menjelaskan didalamnya.
Misalnya, DOB harus memiliki lima Distrik, pemekaran setelah tujuh Tahun dari Kabupaten Induk dan bebeapa persyaratan lainnya.
“Artinya kalau UU pemerintah daerah saja sudah mengisinkan, termasuk persyaratan lain. Jadi kami pikir tidak ada alasan untuk dibatalkan,” lanjutnya.
Anggota tim pemekaran, Agustunus Tebai, menambahkan bahwa pihaknya terus akan memperjuangkan pemekaran untuk Kabupaten Mapiha. Selanjutnya, tim akan menyampaikan aspirasi kepada DPRP, Gubuernur Papua serta MRP untuk menyetujui dan memberikan DOB bagi Mapiha.
“Tentunya kami tau bahwa saat ini masih ada Mou bahwa pemekaran belum diisinkan. Tetapi kami akan terus berjuang sampai harus jadi, sebab jangan lupa bahwa semua masyarakat sudah setuju jadi jangan halangi kami,” tambah Tebai.(Red)