 |
|
Ketua komisi A DPRD Nabire, Marcy Kegou – BumiofiNavandu.
|
Komisi A DPRD Nabire akan tindaklanjuti aspirasi tokoh masyarakat
×
Komisi A DPRD Nabire akan tindaklanjuti aspirasi tokoh masyarakat
Sebarkan artikel ini
Nabire, BumiofiNavandu – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRR) Nabire melalui Komisi A, bidang pemerintahan dan hukum sedang menjadwalkan untuk bertemu KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua. hal ini guna melanjutkan aspirasih dari tokoh masyarakat adat yang menghendaki pergantian komisioner KPU dan Bawaslu Nabire diganti.
“Kami sedang mencari waktu untuk temui KPU dan Bawaslu Provinsi Papua. ada aspirasi dari beberapa kepala suku,” ujar ketua Komisi A, DPRD Nabire Marcy Kegou melalui selulernya kepada Bumiofi. Jumat (08/04/2021).
Mantan wakil ketua I DPRD Nabire ini menjelaskan, pada pekan lalu terdapat beberapa kepala suku yang mendatangi DPDR dan melakukan demo. Tuntutannya adalah meminta pemberhentian komisioner KPU dan Bawaslu Nabire.
Namun menurut Kegou, DPDR Nabire tidak memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan penyelenggara pemilu. Dan hanya bisa menampung serta melanjutkan aspirasi kepada pihak yang memiliki wewenang, yakni Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami terima aspirasi itu, tapi bukan ranahnya dewan. tapi kami hanya bisa melanjutkan aspirasi. jangankan dewan Bupati saja tidak bisa memberhentikan mereka,” jelasnya.
Kepala Suku Besar Dani, Damal, Dauwa, Nduga (D3N) Ayub Wonda menegaskan, perlu secepatnya mengganti tiga komisioner KPU dan Bawaslu Nabire sebelum pelaksanaan PSU. Sehingga, tidak berdampak dalam pemungutan ulang di Nabire nantinya.
Sebab Ayub menilai, adanya PSU lantaran pelaksanaan pemilu yang tidak benar dari penyenggara pada Desember 2020 silam.
“Mereka harus ganti, PSU ada karena kerja tidak benar,” tegas Wonda.
Selain itu, pilbub Nabire yang gagal telah menelan biaya yang cukup sebesar yakni Rp56 milyar dan tidak membuahkan hasil. Tentunya hal ini mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Selain itu, terdapat perkara di DKPP dengan Nomor 91-PKE-DKPP/II/2021 dan Nomor 93-PKE-DKPP/II/2021.
“Dorang tidak berhasil selenggarakan pemilu, lalu daerah rugi, belum lagi ada perkara di DKPP yang sampai saat ini kami belum tau ujung pangkalnya. Jadi sekali lagi kami minta ganti,” ungkap Wonda terpisah.(Red)
