“Bapperida Papua Tengah menggelar FGD selama empat hari untuk menghimpun data dan fakta pembangunan di delapan kabupaten. Hasil kajian akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun program dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat”
Nabire, Kalawaibumiofi | Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah mengkaji kondisi pembangunan di delapan kabupaten sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan untuk tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.
Kajian tersebut dilakukan melalui focus group discussion (FGD) penyusunan naskah rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah Papua Tengah Tahun 2026. Kegiatan berlangsung selama empat hari, Selasa hingga Jumat (20-23/20), di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, mengatakan kegiatan tersebut digagas untuk memastikan program dan kebijakan pemerintah daerah disusun berdasarkan bukti serta kondisi faktual di lapangan.
“Ini tentunya kita mau memastikan bahwa setiap program kegiatan ataupun kebijakan yang kita laksanakan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di delapan kabupaten, harus berdasarkan bukti atau fakta di lapangan,” kata Yogi di Nabire, Rabu 21/10/2026).
Ia menjelaskan, kajian itu dilakukan untuk memetakan kondisi berbagai sektor pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, infrastruktur, politik dan keamanan, hingga bidang sosial.
Menurut Yogi, informasi dari berbagai sektor diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui persoalan yang membutuhkan percepatan penanganan, penguatan program, maupun perbaikan pelaksanaan kebijakan.
FGD tersebut melibatkan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di tingkat provinsi dan kabupaten, unsur keamanan, mitra pembangunan, dunia usaha, serta media. Mereka diminta menyampaikan informasi mengenai kondisi dan persoalan pembangunan berdasarkan bidang masing-masing.
Bapperida juga melibatkan 17 peneliti dan tenaga ahli dengan latar belakang keilmuan berbeda untuk membantu mengkaji informasi yang disampaikan para narasumber.
“Kami melakukan diskusi untuk mendapatkan informasi sedetail mungkin terkait kondisi di lapangan dari masing-masing bidang pembangunan,” tuturnya.
Yogi mengatakan pelaksanaan FGD dibagi menjadi delapan sesi selama empat hari, dengan dua sesi setiap hari. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan bidang pembangunan agar pembahasan lebih terarah dan narasumber dapat menyampaikan informasi sesuai dengan keahlian masing-masing.
Hasil diskusi akan dirangkum dalam laporan akhir berbentuk policy brief atau naskah rekomendasi kebijakan. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan.
Yogi menegaskan, rekomendasi yang dihasilkan harus memiliki dasar data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, para narasumber juga diminta menyusun laporan lebih terperinci menggunakan format yang telah disiapkan tim peneliti.
“Harapan kami, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD benar-benar tepat sasaran dan menjawab permasalahan di lapangan,” ujarnya.
Ia berharap hasil kajian tersebut dapat membantu pemerintah menetapkan prioritas pembangunan untuk dua hingga tiga tahun ke depan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap program yang sedang berjalan.
Melalui penyusunan rekomendasi berbasis data, Bapperida Papua Tengah berharap kebijakan pembangunan di delapan kabupaten dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi nyata di setiap wilayah. [*]
