Nabire, Kalawaibumiofi.com | Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Tengah, Albertus Adii, mewakili Gubernur Papua Tengah resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-I Pemuda Katolik Komisariat Daerah Provinsi Papua Tengah, Kamis (23/4/2026).
Albertus menegaskan bahwa Provinsi Papua Tengah merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022. Ia menekankan bahwa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2029 ini bukan sekadar melanjutkan, melainkan menanam dan memulai fondasi baru untuk daerah ini.
“Gubernur selalu menyampaikan, kami bukan melanjutkan, tapi kami menanam dan memulai. Karena ini kepemimpinan awal, kita sedang meletakkan fondasi dari semua sektor agar nanti generasi ke depan dapat melanjutkannya,” tegasnya.
“Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi sangat membutuhkan peran serta dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan seperti Pemuda Katolik, untuk bersama-sama mewujudkan visi misi daerah, ” tambah Albertus.
Albertus mengingatkan pentingnya nilai-nilai luhur dalam pergerakan generasi muda dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keagamaan dan adat.
“Ini saya sudah sampaikan, agama dan adat, adat dan agama menjadi filosofi atau dasar dalam pergerakan kehidupan kita generasi muda saat ini. Jadi, mari kita jadikan ini landasan dalam berkarya,” tegasnya.
Sehingga, Pemerintah berharap melalui Rakerda ini, Pemuda Katolik dapat menyusun program-program kerja yang realistis, fleksibel, namun memiliki sentuhan langsung kepada masyarakat.
“Serta mampu bersinergi dengan program pemerintah di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, infrastruktur, hingga kehidupan berdemokras, ” terangnya.
Albertus, yang juga menjabat sebagai Ketua Foxpoint Papua Induk memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme Pemuda Katolik di Papua Tengah. Meskipun dinilai masih dalam tahap merintis, kehadiran dan semangat organisasi ini sangat positif dalam membantu pembangunan daerah.
Pemerintah tetap membuka diri terhadap organisasi, termasuk Pemuda Katolik agar menjadi tiang penyangga yang bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah.
“Membangun provinsi ini tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kerjasama semua pihak, ” pungkasnya.
