Nabire, Kalawaibumiofi | Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Perhubungan sedang menyiapkan sejumlah program pengembangan transportasi untuk memperkuat konektivitas antardaerah pada 2027 nanti.
Program tersebut mencakup perluasan subsidi penerbangan perintis hingga tingkat distrik, pelebaran landasan pacu Bandara Douw Aturure Nabire, penambahan rute kapal perintis, pembangunan infrastruktur perhubungan, serta peningkatan layanan angkutan DAMRI menuju wilayah pegunungan.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewonggen Kokoya, M. AP,mengatakan pengembangan transportasi menjadi salah satu kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat, terutama di wilayah pedalaman dan daerah yang memiliki keterbatasan sarana transportasi.
Sehingga Pemerintah Provinsi telah melakukan koordinasi dengan para bupati untuk mengetahui kebutuhan transportasi di masing-masing kabupaten. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun program pelayanan transportasi udara, laut, dan darat.
“Pemerintah harus melihat kebutuhan masyarakat. Transportasi ini penting karena berkaitan langsung dengan mobilitas warga dan distribusi barang,” kata Kokoya di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Subsidi penerbangan perintis akan diperluas hingga distrik
Rencana memperluas jangkauan subsidi penerbangan perintis hingga sejumlah distrik pada 2027. Selama ini, pelayanan penerbangan bersubsidi lebih banyak diarahkan ke ibu kota kabupaten.
Di tahap awal (2026), ungkap Kokoya, Pemprov memprioritaskan pelayanan penerbangan ke ibu kota kabupaten. Namun pada tahun 2027 nanti, jangkauan akan diperluas ke distrik yang memiliki fasilitas penerbangan memadai.
“Tahun kemarin ini kami bilang layani kabupaten saja dulu, ibu kota kabupaten. Nanti ke distrik, kalau sudah berjalan baik,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, perluasan layanan direncanakan mencakup penambahan jangkauan penerbangan, frekuensi pelayanan, serta angkutan penumpang dan barang.
Namun, tidak semua distrik dapat langsung dilayani. Kondisi landasan menjadi salah satu pertimbangan utama karena setiap lokasi harus memenuhi kebutuhan operasional penerbangan.
Beberapa wilayah telah memiliki landasan beraspal, sedangkan lokasi lainnya masih berupa tanah sehingga belum dapat digunakan untuk pelayanan penerbangan sesuai kebutuhan.
“Karena bandara itu sudah aspal, kalau yang lain belum. Masih tanah, makanya ini belum bisa,” ujarnya.
Pemerintah akan mempertimbangkan lokasi yang dapat menjadi titik penghubung bagi beberapa kampung atau distrik. Dengan demikian, pelayanan penerbangan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat pedalaman.
Perencanaan pelebaran landasan Bandara Nabire
Selain memperluas subsidi penerbangan perintis, Dishub Papua Tengah merencanakan pelebaran landasan pacu Bandara Douw Aturure Nabire.
Kokoya mengatakan panjang landasan pacu bandara tersebut saat ini sekitar 2.500 meter. Namun, menurut dia, lebar landasan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan penerbangan.
“Panjang sudah oke, 2.500 meter. Pelebarannya ini yang masih kurang, yaitu sekarang 30 meter sehingga akan ada penambahan 15 meter di sisi kanan kiri. Jadi total 45 meter,” kata Kokoya.
Rencana pelebaran tersebut menjadi bagian dari pengembangan infrastruktur transportasi udara di Papua Tengah. Dengan harapan peningkatan fasilitas bandara dapat memperkuat konektivitas wilayah serta mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
Selain pengembangan Bandara Nabire, Dishub juga merencanakan peningkatan subsidi penerbangan, angkutan penumpang dan barang, serta pengembangan layanan transportasi laut.
“Jadi kalua kemarin (2026) hanya subsidi orang, maka untuk 202t ada subsidi barang. Ini berharap dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran pemerintah,” terangnya.
Dua rute kapal perintis disiapkan
Di sektor transportasi laut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah merencanakan penambahan dua rute kapal perintis untuk memperkuat konektivitas Nabire dengan sejumlah wilayah di pesisir.
Kokoya mengatakan, pemerintah provinsi telah menyiapkan rencana pengembangan layanan pelayaran yang menghubungkan Nabire dengan wilayah lain, seperti Wasior termasuk Timika.
“Kami dari provinsi mengadakan dua rute ini, di Nabire dengan Timika,” katanya.
Ia menyebut, sejumlah wilayah yang masuk dalam pembahasan rute pelayaran, antara lain Wasior, Waropen, dan Serui dan lainnya.
Selain itu, rencana kebutuhan subsidi kapal untuk mendukung pelayanan transportasi laut bagi masyarakat.
“Ini harapannya dapat membantu mobilitas warga pesisir, sekaligus mempermudah pengangkutan barang dan hasil produksi masyarakat dari Kampung ke kota,” ujarnya.
Pembangunan dermaga dan studi jembatan tetap berjalan
Di tengah keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, Dishub Papua Tengah menyatakan sejumlah program infrastruktur perhubungan tetap berjalan pada 2026.
Kokoya menyatakan kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembangunan fasilitas perhubungan, pekerjaan dermaga, serta dukungan terhadap pelayanan transportasi masyarakat di sejumlah kabupaten.
“Karena dana efisiensi, kegiatan-kegiatan yang ada tetap berjalan,” kata Kokoya.
Salah satu pekerjaan yang disebut dalam wawancara adalah kegiatan di kawasan Aikai, Kabupaten Paniai. Selain pekerjaan di kawasan pelabuhan dan dermaga perintis, Dishub Papua Tengah juga melakukan studi awal untuk rencana pembangunan jembatan timbang di sejumlah lokasi.
Kokoya menyebut wilayah Topo, Wadio, dan Samabusa sebagai beberapa titik yang sedang dikaji.
Menurut dia, pembangunan jembatan timbang tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan perencanaan dan kajian kelayakan.
“Jembatan timbang ini tidak bisa langsung dibangun, tetapi harus studi dulu,” ujarnya.
Hasil studi tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah untuk menentukan kelayakan pembangunan sekaligus menyiapkan perencanaan lanjutan.
Layanan DAMRI menuju wilayah pegunungan akan dievaluasi
Pada sektor transportasi darat, Dishub Papua Tengah berencana meningkatkan pelayanan angkutan DAMRI, khususnya untuk rute dari Nabire menuju wilayah pegunungan.
Plt. Sekretaris Dishub Papua Tengah, Bas Gobai menambahkan, pihaknya akan mengevaluasi kondisi kendaraan yang saat ini beroperasi. Evaluasi diperlukan karena sebagian armada dinilai sudah berusia tua dan perlu ditinjau kembali kelayakannya.
“Kami cari mobil yang layak untuk bisa tempuh ke gunung. Karena menurut pimpinan DAMRI, bus yang ada ini sudah termakan usia,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi geografis wilayah pegunungan membutuhkan kendaraan yang sesuai dengan karakteristik medan. Karena itu, Dishub akan membicarakan kebutuhan armada yang lebih layak agar pelayanan angkutan darat dapat berjalan lebih baik.
Pengembangan layanan DAMRI diharapkan membantu mobilitas masyarakat, terutama warga yang tinggal di wilayah pegunungan dan selama ini menghadapi keterbatasan transportasi darat.
Melalui sejumlah program tersebut, Dishub Papua Tengah berupaya memperkuat pelayanan transportasi udara, laut, dan darat secara bertahap. Namun, realisasi setiap program masih bergantung pada kesiapan infrastruktur, hasil kajian teknis, koordinasi antara pemerintah, dan ketersediaan anggaran. [*]
