Nabire, Kalawaibumiofi | Penyerahan sejumlah aset perhubungan milik Provinsi Papua kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah belum sepenuhnya selesai. Kondisi tersebut berdampak pada rencana pengembangan dan pengelolaan sejumlah fasilitas transportasi di daerah otonom baru itu.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Tengah, Ewanggen Kokoya, M.AP, mengatakan sejumlah aset, termasuk terminal dan pelabuhan, masih menunggu proses penyerahan dari pemerintah provinsi induk.
“Belum selesainya karena aset dari Provinsi Induk belum diserahkan kepada kami,” kata Kokoya di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Ia menyebut pelabuhan di Mambor dan beberapa fasilitas perhubungan lainnya sebagai aset yang perlu mendapat kejelasan status penyerahannya.
Menurut dia, pemerintah provinsi sebenarnya telah membicarakan persoalan tersebut. Namun, proses penyelesaian masih menghadapi kendala administrasi dan penganggaran.
Kokoya mengatakan keterlambatan penyerahan aset turut memengaruhi rencana pengadaan dan pengembangan fasilitas perhubungan.
Karena itu, diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua agar proses penyerahan aset dapat diselesaikan.
Ia berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian sehingga pemerintah Papua Tengah memiliki kepastian dalam mengelola dan mengembangkan fasilitas transportasi yang menjadi kewenangannya.
“Dishub Papua Tengah menyebut penyerahan sejumlah aset terminal dan pelabuhan dari Provinsi Papua belum tuntas sehingga memengaruhi rencana pengembangan fasilitas perhubungan”
