Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, meminta pemerintah Provinsi Papua Tengah segera membentuk tim untuk mendata dan memverifikasi aset milik Provinsi Papua yang berada di wilayah Papua Tengah.
Menurutnya, penataan aset merupakan konsekuensi dari pembentukan daerah otonom baru. Aset yang menjadi kewenangan provinsi hasil pemekaran harus diidentifikasi dan diserahkan melalui proses administrasi yang melibatkan kedua pemerintah provinsi.
Ia mencontohkan sejumlah aset, antara lain Dermaga Pulau Mambor di Distrik Mora, Kabupaten Nabire, dermaga perintis Distrik Juta (Mimika), dan dermaga di Air Madidi di Samaubsa (Nabire).
“Karena belum diserahkan, Dinas Keuangan dan Aset harus membentuk tim, mulai mendata, memverifikasi, mengomunikasikan, lalu menetapkan aset-aset tersebut,” kata Gobai saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/11/1/2026).
Gobai mengatakan proses tersebut harus melibatkan pemerintah Provinsi Papua sebagai daerah induk agar tidak terjadi perbedaan data maupun persoalan administrasi dalam penyerahan aset.
Pemprov Papua Tengah perlu mengambil inisiatif melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membentuk tim bersama.
“Harus melibatkan juga pemerintah Provinsi Papua. Sama-sama melakukan verifikasi. Setelah itu aset-aset tersebut diserahkan,” ujarnya.
Gobai menilai proses penyerahan aset seharusnya sudah diselesaikan sejak awal pembentukan daerah otonom baru. Namun, karena belum tuntas, pemerintah Papua Tengah perlu mengambil langkah untuk mempercepat penyelesaiannya.
Ia berharap koordinasi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Provinsi Papua segera dilakukan agar aset-aset tersebut memiliki kejelasan status kepemilikan dan pengelolaannya.
Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai meminta pemerintah membentuk tim bersama Provinsi Papua untuk mendata, memverifikasi, dan menyelesaikan penyerahan aset daerah. [*]
