Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar kuliah umum tentang Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II untuk Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Tanah Papua, dengan tema “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Provinsi Papua Tengah”. Kegiatan berlangsung di Ballroom Provinsi Papua Tengah. Rabu (12/8/2026).
Kuliah umum ini menghadirkan Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. sebagai narasumber. Peserta yang hadir meliputi para staf ahli gubernur, asisten sekretaris daerah, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala biro, serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam pemaparannya, Djohermansyah menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan Papua Tengah sangat ditentukan oleh tiga hal utama: kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pemerintahan Papua Tengah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat, birokrasi yang profesional dan berintegritas, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel. Kebijakan pemerintah harus mampu diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Djohermansyah.
Sebagai daerah otonom baru, Papua Tengah juga menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, pengelolaan aset daerah, hingga ketersediaan data yang akurat. Karena itu, peningkatan kompetensi aparatur dan kemampuan menjalankan kebijakan menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dalam konteks pelaksanaan Otonomi Khusus, ia menegaskan bahwa kewenangan dan dukungan anggaran yang diterima harus diikuti dengan tata kelola yang baik serta disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis Papua Tengah.
“Kewenangan dan dukungan fiskal harus diikuti tata kelola yang baik serta disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan geografis Papua Tengah. Program pemerintah juga perlu disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah, karena kondisi masyarakat pesisir, pegunungan, dan pedalaman memiliki karakteristik yang berbeda,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah didorong untuk terus memperkuat kapasitas aparatur, kelembagaan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan kebijakan agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan mampu memberikan pelayanan serta manfaat yang nyata bagi masyarakat. [*]
