NABIRE, KALAWAIBUMIOFI.COM — Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa melalui Staf Ahli II Gubernur Papua Tengah Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Herman Kayame, menyampaikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan data, kajian, dan bukti empiris sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya dalam pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire, pada Kamis (1/10/2026).
Menurut Herman, Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kekayaan budaya, serta karakteristik wilayah yang beragam. Namun, potensi tersebut berjalan beriringan dengan berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak dapat hanya didasarkan pada asumsi atau kebiasaan semata. Kita membutuhkan perencanaan yang berlandaskan data, informasi, kajian, bukti empiris, serta pemahaman mendalam terhadap kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat,” kata Herman, menyampaikan pesan Gubernur Papua Tengah.
Ia mengatakan pengkajian terhadap isu strategis dan berbagai persoalan pembangunan penting dilakukan, untuk memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah daerah mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
FGD tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi menghasilkan rumusan isu strategis, identifikasi masalah, akar persoalan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan maupun penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah.
Ia juga menekankan bahwa setiap kebijakan perlu memiliki dasar yang kuat dengan mempertimbangkan persoalan yang harus diselesaikan, penyebab permasalahan, kelompok masyarakat yang terdampak, bentuk intervensi yang diperlukan, hingga indikator keberhasilan yang dapat diukur.
“Pendekatan demikian diperlukan agar pembangunan di Papua Tengah berjalan lebih efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus penerima manfaat utama pembangunan. Karena itu, suara masyarakat, kondisi sosial budaya, karakteristik geografis, kebutuhan kelompok rentan, serta potensi lokal perlu menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong penguatan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, lembaga adat, dunia pendidikan, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Herman, berbagai persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu sektor atau satu pihak saja. Kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah diperlukan agar kebijakan pembangunan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“Hasil kajian dan FGD ini diharapkan dapat memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy di Papua Tengah,” katanya.
Ia berharap rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan tersebut bersifat realistis, terukur, dapat dilaksanakan, dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap lahir rekomendasi yang realistis, terukur, dapat dilaksanakan, dan segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangan masing-masing,” ujarnya.
Kegiatan Pengkajian Prioritas Daerah Provinsi Papua Tengah tersebut diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Tengah berupaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan agar kebijakan yang disusun memiliki dasar data dan kajian kuat, serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. (*)
