Nabire, Kalawaibumiofi | Gubernur Papua Tengah, Meki F. Nawipa, melalui Staf Ahli III Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, mengingatkan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten. agar perencanaan pembangunan harus disusun secara terpadu agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi utama dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten agar setiap program pembangunan berjalan selaras, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Gubernur Nawipa dalam sambutan yang dibacakan Ukkas dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda/Bapperida se-Provinsi Papua Tengah di Timika, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, delapan pemerintah kabupaten di wilayah ini, harus memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya agar program yang dijalankan lebih terarah, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, Papua Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan sebagai provinsi baru. Tantangan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan hingga ke tingkat distrik dan kampung.
“Jadi untuk menjawab tantangan itu, pemerintah kabupaten harus menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu meningkatkan kualitas data pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Selain itu, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan secara terpadu.
Gubernur juga menyoroti pelaksanaan Otonomi Khusus. Ia meminta pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan dana Otsus agar manfaatnya benar-benar dirasakan Orang Asli Papua (OAP).
“Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan serta mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus agar memberikan manfaat nyata bagi Orang Asli Papua,” ujarnya.
Pengawasan dan evaluasi terhadap program pembangunan juga perlu diperkuat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Melalui rapat koordinasi teknis yang berlangsung pada 11–13 November 2026 itu, pemerintah provinsi berharap lahir langkah strategis dan rekomendasi konkret untuk memperbaiki kualitas perencanaan pembangunan di Papua Tengah.
Gubernur mengajak seluruh peserta menggunakan forum tersebut untuk bertukar informasi, menyampaikan kendala, dan merumuskan solusi bersama.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan seluruh elemen masyarakat,” terangnya.
Lanjutnya, Pemkab delapan kabupaten memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kualitas data, koordinasi lintas OPD, dan memastikan dana Otsus memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua.
“Terpenting, perlu tinggalkan ego sektoral dan membangun kerjasama antar pemerintah demi mewujudkan Papua Tengah yang damai, beradab, bermartabat, dan berkelanjutan,” pungkasnya. [*]
