Nabire, Kalawaibumiofi.com | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, SH, menekankan pentingnya moralitas kepemimpinan, integritas data, dan kemandirian daerah. hal tersebut dikatakan Gubernur Nawipa dalam Seminar dan Forum Diskusi Penguatan Kebijakan Pendidikan dan Kesehatan. Acara yang digagas oleh Anggota DPD RI, Wilhelmus Pigai, ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah pembangunan sumber daya manusia di provinsi tersebut, Senin (20/4/2026) di aula RRI Nabire.
Dalam arahannya Gubernur Nawipa menyoroti berbagai persoalan mendasar yang harus diubah. Misalnya perubahan dalam birokrasi adalah keniscayaan, namun yang tidak boleh berubah adalah moral dan integritas pejabat.
“Orang-orang harus punya moral. Seorang pejabat boleh ditukar, tapi moralnya tidak boleh hilang,” tegas Meki Nawipa.
Ia menyoroti persoalan mendasar di mana masih ada oknum yang menggunakan hak rakyat untuk kepentingan pribadi. Gubernur lalu menceritakan pengalaman pribadinya yang selalu membiayai pendidikan anak-anaknya dengan uang sendiri, meski pernah menjabat sebagai Bupati maupun Gubernur.
“Saya tidak pernah pakai uang Pemda untuk anak saya. Tuhan kasih saya jabatan, saya pakai uang saya sendiri. Kalau pejabat pakai uang rakyat untuk anaknya, makanya anak-anak jadi tidak karuan. Itu hak rakyat, jangan dipakai buat kepentingan sendiri,” ungkapnya.
selain itu, Ia juga menyinggung besarnya potensi keuangan daerah. Menurutnya, Papua Tengah memiliki dana yang sangat besar, bahkan menyumbang sekitar 30% dari total dana yang tercatat di Bank Papua yang mencapai angka triliunan rupiah.
“Bukan karena tidak ada uang, tapi karena kurang data dan manajemen yang baik,” tambahnya.
Pendidikan Gratis dan Kesehatan Terjamin
Gubernur memaparkan komitmen kuat Pemprov dalam melayani masyarakat. Saat ini, Pemprov telah membiayai sekitar 26.000 siswa secara gratis. Selain itu, iuran BPJS Kesehatan senilai Rp40.000 per orang juga ditanggung pemerintah, sehingga masyarakat dari berbagai wilayah, termasuk yang berada di Jayapura, Merauke, hingga wilayah pedalaman, bisa terlayani.
“Untuk orang Papua, ini luar biasa. Orang mungkin cari jabatan cuma buat kumpul ‘ruang’ atau kekuasaan, tapi mau sampai kapan? Kita harus berubah jadi pemimpin yang bekerja,” ujarnya.
Gubernur bilang, pentingnya kualitas pendidikan. Menurutnya, rendahnya kemampuan literasi (baca-tulis) menjadi akar masalah, termasuk yang memicu kerusuhan atau demo di kampus.
“Kalau tidak bisa tulis dan baca, bagaimana mau buat skripsi? Yang membunuh orang Papua saat ini seringkali adalah kita sendiri karena kelakuan anak yang tidak dididik baik-baik, membuat orang tua stres dan umur jadi pendek,” ungkapnya.
Akhirnya, Gubernur Meki Nawipa meminta kepala sekolah dan seluruh OPD untuk jujur dalam pengelolaan data dan bantuan. Ia menegaskan agar bantuan seperti PIP, KIP, maupun BOSDA tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Uang bisa dicari, tapi kejujuran nomor satu. Jangan yang sudah dapat bantuan mau dapat lagi, kasihan yang belum dapat,” pesannya.
Ke depannya, Gubernur berencana membangun sekolah-sekolah unggulan di dalam daerah sendiri, sehingga tidak perlu lagi mengirim anak-anak belajar jauh ke Jawa. Gedung sekolah akan dibangun megah dengan standar tinggi, namun tetap menanamkan kedisiplinan tinggi, termasuk bangun pagi dan kerja keras.
“Yang baik harus kita miliki, jangan yang buruk saja yang kita punya. Tuhan sudah beri kita sumber daya, kita harus kembangkan,” tegasnya.
Mantan pilot ini kemudian memberikan apresiasi tinggi kepada Anggota DPD RI, Bapak Wilhelmus Pigai, yang dinilainya sangat peduli dan memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua Tengah, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Saya apresiasi kepada Pak Wilhelmus Pigai, khususnya dalam gagasan untuk dunia kesehatan dan pendidikan, hingga terselenggaranya forum ini,” pungkas Nawipa. [*]
