Nabire, Kalawaibumiofi.com | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, SH., menegaskan komitmen penting bagi seluruh pemangku kepentingan daerah, khususnya Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, untuk menjalankan tugas dan fungsi secara penuh dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus).
Penegasan ini disampaikan Gubernur salam sambutan pembukaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otsus dan RKPD Tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur, Selasa (28/4/2026). Ia menekankan bahwa tanggung jawab yang diemban harus dijalankan dengan profesional.
“Kita tidak boleh makan gaji tanpa kerja. Dalam Otsus, MRP harus hadir dan mengawal. Ini tanggung jawab moral dan publik, yang harus dijalankan secara konsisten, jujur, dan penuh komitmen,” tegas Nawipa.
Gubernur menyoroti bahwa MRP memiliki mandat strategis untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah. Kehadiran dan pengawasan yang ketat dinilai mutlak diperlukan agar setiap program dan anggaran yang digelontorkan benar-benar tepat sasaran, transparan, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“MRP tidak boleh terlepas dari fungsi pengawasan. Harus menjalankan perannya secara maksimal demi menjaga integritas, efektivitas, dan keberhasilan pembangunan daerah berkelanjutan,” ujarnya.
Nawipa juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah memberikan perhatian besar melalui berbagai program dan alokasi dana Otsus. Oleh karena itu, respon dan tanggung jawab dari lembaga daerah harus setara dan terukur.
Teguran keras ini disampaikan menyusul ketidakhadiran kebanyakan anggota MRP dalam forum strategis tersebut. Ia menilai, hal ini sebagai bentuk kelalaian serius dan menyoroti pentingnya fokus pada tugas utama, ketimbang hanya aktif di media sosial namun meninggalkan kewajiban yang merusak citra lembaga dan kepercayaan publik.
“Papua memberi kontribusi besar bagi negara, karena itu kita harus jadi pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton. Semua pihak harus bekerja maksimal demi masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. [*]
