Nabire, Kalawaibumiofi | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 8 persen. Target tersebut akan didorong melalui percepatan realisasi APBD, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, perluasan lapangan kerja, serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan sektor pariwisata.
Gubernur Papua Tengah Meki F. Nawipa mengatakan target pertumbuhan ekonomi tersebut tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Pemerintah daerah harus menerjemahkannya melalui program dan kerja nyata yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Meki dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, S.Sos., M.Si., pada Rapat Koordinasi Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Rabu (7/10/2026).
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus kita terjemahkan menjadi kerja nyata,” kata Meki dalam sambutan tersebut.
Menurut Meki, keberhasilan target pertumbuhan ekonomi antara lain dapat dilihat dari percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meningkatnya investasi, pembangunan infrastruktur, terkendalinya harga kebutuhan pokok, terbukanya lapangan kerja, meningkatnya produktivitas masyarakat, berkembangnya UMKM, serta bergeraknya sektor pariwisata.
Ia mengatakan dokumen Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4ID) menjadi salah satu instrumen dalam pemantauan dan pengawalan pencapaian target pertumbuhan ekonomi Papua Tengah.
Percepat realisasi APBD
Meki meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi APBD dengan memastikan belanja pemerintah memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.
“APBD harus hadir dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Percepatan tersebut, kata Meki, terutama diarahkan pada belanja modal, pengadaan barang dan jasa, serta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Namun, percepatan realisasi anggaran tetap harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah provinsi juga akan memperkuat pemantauan penyerapan anggaran setiap OPD, termasuk mempercepat penyaluran bantuan sosial dan bantuan pemerintah lainnya pada periode September hingga Desember.
Dorong investasi
Di sektor investasi, Meki meminta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama perangkat daerah teknis memetakan peluang investasi, mendampingi pelaku usaha, serta memastikan proses perizinan dan pelaporan investasi berjalan dengan baik.
Menurut dia, Papua Tengah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi investasi produktif dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Pemerintah daerah juga akan mendorong kepastian, kemudahan, dan keamanan bagi investor dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat serta hak-hak masyarakat Papua.
Sejumlah persoalan yang dinilai masih menghambat investasi antara lain keterbatasan transportasi, tingginya biaya logistik, kondisi keamanan, serta persoalan status lahan dan hak ulayat.
“Persoalan seperti ini tidak boleh berhenti pada tahap identifikasi. Harus kita carikan solusi secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” katanya.
Infrastruktur dan pengendalian harga
Meki mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Konektivitas jalan, jembatan, air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur dasar lainnya dinilai berperan dalam membuka akses masyarakat terhadap pasar, pendidikan, kesehatan, investasi, dan lapangan kerja.
Pemerintah juga akan memperkuat pengendalian harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Kondisi geografis Papua Tengah yang berdampak pada tingginya biaya distribusi dan logistik menjadi salah satu tantangan yang perlu ditangani.
Upaya yang akan diperkuat antara lain pemantauan harga dan stok, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar, gerakan pangan murah, serta kebijakan subsidi ongkos angkut.
Pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal melalui kerja sama dengan Bea Cukai, kepolisian, dan perangkat daerah terkait.
Perluas lapangan kerja dan perkuat UMKM
Meki menegaskan pertumbuhan ekonomi harus membuka kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Papua Tengah.
Pelatihan berbasis kompetensi akan diarahkan sesuai kebutuhan pasar kerja dan sektor ekonomi unggulan daerah sehingga program pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat.
Di sektor produktif, pemerintah akan memperkuat pertanian, UMKM, manufaktur, dan pariwisata. Berbagai produk lokal, seperti kopi, ubi, garam, sayuran dataran tinggi, hasil perikanan, noken, kerajinan, dan produk UMKM lainnya didorong agar memiliki kualitas, legalitas, nilai tambah, serta akses pasar yang lebih luas.
Pemerintah Papua Tengah berharap langkah-langkah strategis tersebut dapat menjadi pijakan bersama untuk mengubah potensi ekonomi daerah menjadi pertumbuhan yang nyata dan manfaatnya dirasakan masyarakat. [*]
