Nabire, Kalawaibumiofi.com | Puluhan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) Kota Studi Nabire menggelar aksi Mimbar Bebas di kawasan Pasar Karang, Sabtu (18/4/2026).
Aksi ini dipimpin oleh Barnabas Agapa selaku penanggung jawab dan Redison Adii sebagai koordinator lapangan. Mereka hadir menyuarakan keprihatinan mendalam atas situasi kemanusiaan di Kabupaten Dogiyai.
“Kami hadir sebagai bentuk solidaritas melihat apa yang disebut sebagai peristiwa ‘Dogiyai Berdarah’,” ujar Redison Adii dalam orasinya.
Massa menyoroti peristiwa yang terjadi pada rentang tanggal 31 Maret hingga 2 April 2026 di Dogiyai. Mereka menilai terdapat ketimpangan di mana satu nyawa aparat gugur, namun berimbas pada tewasnya lima warga sipil dan sejumlah lainnya luka-luka.
“Satu nyawa aparat dibalas dengan lima nyawa warga sipil. Hukum jangan dijadikan balas dendam. Peristiwa ini harus diusut secara terbuka dan tuntas,” tegas Redison.
Massa juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan intelektual untuk bersama-sama mengawal proses hukum agar berjalan adil dan tidak memihak.
Dalam wawancara terpisah, perwakilan IPMADO, Marius Petege, menyampaikan sejumlah tuntutan konkret. Pertama, meminta agar penambahan pasukan personel TNI-Polri di Dogiyai dihentikan sementara hingga situasi benar-benar kondusif.
Kedua, mendesak Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jermias Rontini, untuk menyampaikan data dan perkembangan kasus secara transparan. Hal ini menanggapi konferensi pers sebelumnya yang dinilai hanya memaparkan korban dari pihak kepolisian dan menyebut foto korban sipil di media sosial sebagai hoaks.
Ketiga, meminta pertanggungjawaban mantan Kapolres Dogiyai, Kompol Y. Mince Mayor. Mahasiswa menuntut agar yang bersangkutan tidak dipindahkan tugas atau diberi jabatan baru sebelum menjalani proses hukum.
IPMADO memberikan tenggat waktu hingga beberapa bulan ke depan. Jika tidak ada tindakan tegas dan keadilan ditegakkan, mereka mengancam akan mengambil langkah lebih keras.
“Apabila mantan Kapolres Dogiyai tidak diadili, maka pada bulan Juni atau Juli 2026 mendatang, kami bersama tokoh masyarakat dan adat akan menutup Kantor Polres Dogiyai,” ungkap Marius tegas.
Aksi damai ini berlangsung aman dan tertib dengan pengamanan yang dilakukan oleh sekitar 100 personel Polres Nabire yang dipimpin langsung oleh Wakapolres Nabire, Kompol Piter Kendek. (Alvi). [*]
