Nabire, Bumiofinavandu – Presiden Jokowi didesak untuk memerintahkan dihentikannya segenap operasi militer di di Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Beberapa daerah dalam sasaran operasi militer diantaranya berada di Distrik-Distrik seperti Airfast Selatan, Aifat Timur, Aifat Timur Tengah dan Distrik Aitinyo-Kabupaten Maybrat.
“Saya minta dengan hormat kepada Pak Presiden Jokowi untuk menghentikan operasi di sana,” ujar Juru bicara Jarigan Damai Papua (JDP), Yan C. Warinussy dalam rilis yang diterima Bumiofi, Rabu (08/09/2021).
Menurut Warinussy, berdasarkan pada pesan damai JDP bahwa konflik apapun mesti diselesaikan melalui dialog damai dan bukan dengan cara menimbulkan konflik baru. apalagi dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam sekalipun. Apalagi model pendekatan keamanan melalui operasi penyisiran dengan menggunakan senjata api bahkan hingga terlibat kontak tembak dengan siapapun di hutan-hutan Papua, kemudian diviralkan melalui media elektronik atau media sosial sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah di Tanah Papua, termasuk Papua Barat.
“Prinsip JDOP adalah penyelesaikan konflik melalui dialog,” tuturnya.
Prioritas pertama menurut jubir JDP, mestinya di utamakan dua aspek dalam penanganan malasah. Aspek adalah keselamatan bagi para pengungsi dari sekitar 24 kampung di Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur yang sedang berada di hutan-hutan di wilayah Kabupaten Maybrat.
Aspek kedua adalah kesehatan rakyat Papua asal kedua Distrik dimaksud untuk mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat dan Provinsi Papua Barat. Termasuk kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan bahkan juga soal pangan atau makan minum dari para pengungsi tersebut.
Ini menurut JDP penting diperhatikan dan kiranya menjadi aspek yang perlu digunakan sebagai landasan penting dalam mengakhiri pilihan penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat saat ini. (*)
