Nabire, Kalawaibumiofi | Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, minta Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum segera melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan Jembatan Sanoba Bawa dan Kimi Bawa di Kabupaten Nabire. Pembangunan kedua jembatan tersebut dinilai penting untuk mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat.
hal tersebut disampaikan Gobai usai meninjau langsung Jembatan Sanoba Bawa. Ia mengatakan, pembangunan jembatan tersebut belum selesai meskipun telah dikerjakan sejak sekitar 2023–2024.
“Saya tadi ke Sanoba untuk melihat Jembatan Sanoba Bawa. Jembatan ini sudah terlalu sering saya kunjungi sejak saya masih menjadi anggota DPR Kabupaten. Tadi saya lihat, pembangunannya juga belum selesai,” kata Gobai di ruang kerjanya, Senin (12/10/2026).
Pihaknya menurut John, telah mengingatkan pemerintah daerah dalam sidang perubahan anggaran agar pembangunan jembatan tersebut kembali dianggarkan.
Setelah berkoordinasi dengan pihak terkait, Gobai memperoleh informasi bahwa anggaran untuk melanjutkan pekerjaan itu telah dialokasikan. Karena itu, ia meminta Dinas Pekerjaan Umum segera mengambil langkah agar pembangunan tidak kembali terbengkalai.
“Saya minta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk segera menyelesaikan pembangunan Jembatan Sanoba Bawa dan Kimi Bawa supaya masyarakat di sana dapat terbantu dengan adanya jembatan tersebut,” tuturnya.
Gobai menerangkan, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh berhenti hanya karena pergantian kepemimpinan daerah.
Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pemalangan terhadap proyek pembangunan. Menurutnya, komunikasi dan penyelesaian masalah melalui dialog perlu dikedepankan agar pekerjaan yang dibutuhkan masyarakat dapat diselesaikan.
“Saya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemalangan. Pemerintah tidak akan membawa pulang jembatan, jalan, atau gedung setelah periode pemerintahan ini berakhir. Pemerintahan terus berjalan, hanya kepala daerah yang berganti melalui pilkada,” terangnya.
Selain menyoroti pembangunan jembatan, Gobai meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan perangkat daerah terkait, memberi ruang lebih besar bagi pengusaha orang asli Papua (OAP) untuk terlibat dalam proyek pembangunan infrastruktur.
DPR Papua Tengah katanya, mendorong agar paket pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dapat diberikan kepada pengusaha OAP, termasuk melalui mekanisme penunjukan langsung atau tender sesuai aturan yang berlaku.
“Termasuk perusahaan pemenang tender yang bukan berasal dari kalangan OAP melibatkan kontraktor asli Papua sebagai sub kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan,” katanya.
“Kalau pemenang tendernya pengusaha non-Papua, dia wajib memberikan subkontrak kepada kontraktor OAP. Itu salah satu solusi supaya mereka juga ikut menyelesaikan pekerjaan tersebut,” tambah Gobai.
Dijelaskan, keterlibatan pengusaha lokal tidak cukup hanya sebatas pemberian pekerjaan. Pemerintah dan kontraktor besar juga perlu membina serta mendukung kemampuan kontraktor OAP agar dapat berkembang dan bersaing dalam pelaksanaan proyek infrastruktur.
Gobai mengaitkan persoalan tersebut dengan adanya informasi mengenai pekerjaan pembangunan jalan ke arah Waroki yang mengalami pemalangan. Ia meminta agar persoalan antara masyarakat dan pelaksana proyek diselesaikan melalui komunikasi, sekaligus membuka ruang keterlibatan pengusaha asli Papua.
“Kalau ada anak Papua yang melakukan pemalangan dan di balik persoalan itu ada pengusaha asli Papua, berikan dukungan kepada mereka. Itu salah satu solusi. Bina mereka supaya bisa bekerja bersama kontraktor besar,” jelasnya.
Gobai juga menyoroti persoalan abrasi atau pengikisan tebing di Sungai Wanggar, yang menurutnya juga dikenal masyarakat setempat sebagai Sungai Menou.
Lanjutnya, setelah beberapa kali mengunjungi lokasi tersebut dan memperoleh informasi dari pihak terkait bahwa anggaran penanganan abrasi telah tersedia.
Karena itu, ia berharap pemerintah segera merealisasikan penanganan abrasi agar dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dapat dikendalikan.
“Saya hampir tiga kali berkunjung ke tempat ini. Saya berharap, karena informasinya dananya sudah masuk, penanganannya segera dilakukan. Maka penyelesaian pembangunan infrastruktur, penanganan abrasi, dan pelibatan pengusaha OAP harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari tersedianya anggaran, tetapi juga dari pelaksanaan pekerjaan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. [*]
