Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengajak seluruh pemimpin agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kerukunan serta menciptakan kehidupan sosial yang aman, damai, dan harmonis.
Ajakan tersebut disampaikan Asisten I Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Tengah, Alantino Wiyai, S.STP, M.Si yang mewakili Gubernur Papua Tengah saat membuka kegiatan Temu Kerukunan Pemimpin Agama di Guest House Nabire, Kamis (3/9/2026).
Dalam sambutannya Alantino menegaskan bahwa pembangunan Papua Tengah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghadirkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, rukun, dan saling menghargai.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam membangun Papua Tengah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pemimpin agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, perempuan, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar agama tidak digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan kebencian, permusuhan, maupun tindakan yang dapat memecah persatuan masyarakat.
Menurutnya, rumah ibadah harus menjadi tempat yang menghadirkan kesejukan, kasih, persaudaraan, serta nilai-nilai kemanusiaan.
“Jangan sampai agama digunakan untuk membangun kebencian ataupun memecah masyarakat. Perbedaan agama, suku, maupun pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling bermusuhan,” tegasnya.
Alantino juga memberikan perhatian khusus terhadap generasi muda Papua Tengah.
Para pemimpin agama diharapkan turut membimbing generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi, berita bohong, ujaran kebencian, maupun informasi yang belum terverifikasi.
Ia menilai, peran pemuka agama sangat penting karena pesan-pesan keagamaan dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari orang tua hingga anak-anak dan generasi muda.
“Boleh berbeda agama, berbeda suku, dan berbeda pandangan, tetapi kita tetap satu keluarga besar Papua Tengah dan satu bangsa Indonesia,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk mengedepankan komunikasi dan dialog ketika menghadapi persoalan.
“Ketika ada persoalan, mari kita selesaikan melalui komunikasi dan dialog. Ketika ada perbedaan, mari kita duduk bersama. Ketika ada saudara kita yang mengalami kesulitan, kita hadir untuk saling membantu tanpa melihat latar belakang agama maupun suku,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pemuka agama dalam membangun kehidupan masyarakat.
Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, sementara pemuka agama memiliki peran strategis dalam pembinaan rohani, iman, moral, dan karakter umat.
“Pemerintah dan tokoh agama tidak dapat berjalan sendiri. Kita harus saling mendukung, saling membutuhkan, saling mengingatkan, dan saling menopang,” ungkap Alantino.
Ia menjelaskan, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi salah satu wadah penting untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarumat beragama di Papua Tengah.
Keberadaan FKUB juga diharapkan mampu menjadi ruang bersama bagi seluruh pemeluk agama untuk menjaga kebebasan menjalankan ibadah, mencegah diskriminasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan secara damai.
Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang menempatkan pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai tanggung jawab bersama.
Alantino menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan hendaknya terlebih dahulu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, musyawarah, serta mekanisme hukum yang berlaku. (Noak Mote)
