Nabire, Bumiofinavandu – Komisi A DPRD Nabire pada Senin, (31/01/2021) telah menerima dua aspirasi dari perwakilan enam Suku Pesisir daerah ini. dua aspirasi tersebut antara lain, menolakan Nabire digabungkan dengan wilayah adat Meepago. Dan persoalan rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah.
“Ada dua aspirasi dari tokoh adat pesisir yang kami terima hari ini. Nabire keluar dari Meepago,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Nabire, Rohedi M. Cahya, usai pertemuan itu.
Ia menjelaskan, tidak digabungnya Nabire ke dalam Wilayah adat Meepago merupakan hal wajar. Sebab pembagian wilayah adat bukan baru terjadi saat ini tetapi sejak puluhan Tahun silam. Pembagian ini didasari oleh perbedaan budaya dan adat oleh Nabire dan Meepago.
Mereka (perwakilan) adat enam suku meminta untuk Bupati Nabire memekarkan Distrik Uwapa, Siriwo, Distrik Menou dan Distrik Dipa menjadi satu Kabupaten. Sehingga Nabire benar-benar terlepas dari Meepago dan kembali ke asalnya yaitu wilayah Saireri.
“Itu aspirasi yang disampaikan, akibat dari politik pemekaran yang sedang bergulir saat ini. dimana Nabire dipaksakan masuk menjadi Meepago karena kepentingan,” tuturnya.
Perwakilan eman suku tersebut kata Inggeruhi, juga menyampaikan keberatan terhadap ibu kota Provinsi Papua Tengah yang rencananya di Timika. Maka aspirasi yang disampaikan, akan melanjutkan ke rapat Internal Komisi A. dan selanjutnya akan memanggil para pihak untuk mendiskusikan.
Inggeruhi berpesan kepada perwakilan enam suku tersebut agar mendiskusikan lagi aspirasinya dengan baik di kalangan masyarakat. Yaitu disampaikan dalam musyawarah luar biasa oleh enam suku pesisir, agar benar-benar keputusannya lahir dengan tidak diintervensi.
“Jadi harus ada musyawarah di kalangan enam suku, lalu keputusannya akan dibacakan dalam pertemuan berikut. Dengan tujuan tidak ada debat lagi,” kata Inggeruhi menjelaskan.
Perwakilan enam suku dari kepala Sub Suku Oyehe, Yohan Wanaha menjelaskan, keinginan tidak bergabungnya Nabire ke wilayah adat Meepago bukan dibuat-buat. Namun hal yang perlu disadari bahwa pembagian wilayah adat sudah sangat jelas, yang disesuaikan dengan budaya dan kultur masyarakat itu sendiri di Tanah Papua.
“Budaya ini kan bukan asal-asalan atau dibuat-buat. Kan sudah ada sejak nenek moyang, ini mari kita pahami sama-sama,” jelas Wanaha.
Lanjut Dia, terkait pemekaran Papua Tengah dan Nabire adalah satu Kabupaten di dalamnya, juga harus di pertimbangkan. Maka kesepakatan enam Suku Pesisir menginginkan agar Nabire jangan digiring ke dalam Provinsi Papua Tengah sebab bukan bagian dari wilayah adat Meepago.
Apalagi sejarah Nabire membuktikan sejak terbentuknya Kabupaten ini Tahun 1966, orang Nabire asli tidak pernah diberi ruang untuk menjadi tuan di Negerinya sendiri sebagai implementasi Otsus. Mereka (orang Nabire) selalu menjadi penonton. Hal ini terlihat dari situasi politik hingga pemerintahan yang dikuasai oleh orang non Nabire asli.
“Jadi kalau kita mengaku anak adat yang tahu akan adat, maka mari kita saling menghargai hal masing-masing,” lanjutnya.’
Wanaha mengaku, pernyataan dan sikap yang disampaikan bukan mengarah pada perpecahan, apalagi membenci saudara-saudara orang Papua Non Nabire (dari luar Nabire).
Dia juga menghargai seluruh suku dan masyarakat baik Suku asli Papua namun bukan dari Nabire serta masyarakat non Papua. Yang sudah datang dan bersama-sama membangun Nabire sejak zaman dahulu.
“Kami berterima kasih kepada semua orang. Orang Papua bukan suku asli Nabire, orang pendatang yang sudah bangun Nabire. Tapi mari berikan hak kami sebagai orang Papua yang kultur dan budayanya berada di wilayah adat Saireri,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota Komisi A DPRD Nabire antara lain, Marcy Kegou, Sambena Inggeruhi, Klemens Danomira.
sementara dari perwakilan enam suku pesisir antara lain, Ketua LMA Nabire, Socrates Sayori, Kepala Sub Suku Oyehe, Yohan Wanaha. kepala Suku Yaur, Saul Waiwowi serta Wellem Mandiwa.(*)
