Nabire, Kalawaibumiofi.com | Komnas HAM menerima pengaduan pada 14-15 April tentang rangkaian tindakan kekerasan di Pogama dan Kembru, Kabupaten Puncak, yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua berkoordinasi dengan Komnas HAM Republik Indonesia di Jakarta untuk merespons pengaduan dugaan kekerasan tersebut. Pada tahap awal, dilakukan koordinasi penanganan kasus dengan korban serta berbagai pihak di Kabupaten Puncak dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dipimpin Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey.
Temuan awal menunjukkan dugaan kontak tembak pada 13 April antara kelompok sipil bersenjata dan Satgas TNI di Pogama. Selanjutnya, Satgas TNI melakukan operasi lanjutan pada 14 April di Pogama dan Kampung Kembru, yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka.
Salah satu korban luka di leher adalah seorang perempuan hamil 6 bulan, AT. Saat ditemui tim Komnas HAM, ia mengaku ditembak di Kampung Kembru di depan honai. Ia melihat aparat TNI memegang senjata dan menggunakan seragam loreng, serta mendengar bunyi pesawat diikuti rentetan tembakan. Setelah itu, seorang anggota TNI menemuinya di dalam honai dan meminta foto sebagai laporan. Baru pada 15 April, ia dijemput PMI dari Kabupaten Puncak Jaya ke Rumah Sakit Mulia bersama korban lainnya untuk pengobatan.
Tim koordinasi penanganan kasus penembakan di Pogama dan Kembru belum memperoleh informasi apakah kontak tembak pada 13 April antara kelompok sipil bersenjata dan Satgas TNI menyebabkan korban dari pihak TNI. Tim juga belum bisa mengkonfirmasi korban meninggal dunia dari warga sipil, hanya korban luka-luka yang ada di RS Mulia.
Frits Ramandey, Kepala Perwakilan Komnas HAM RI Papua, meminta Panglima TNI memberikan penjelasan tentang keberadaan Satgas Rajawali dan Satgas Pamtas 600 TNI yang bertugas di wilayah Puncak. Ia juga meminta penjelasan penggunaan senjata dari helikopter dan ground yang diarahkan ke pemukiman warga sipil di Pogama dan Kembru, serta segera menata dan memberikan pembekalan cukup bagi setiap Satgas TNI yang bertugas di Papua. Komnas HAM RI Perwakilan Papua siap memberikan pengetahuan HAM kepada aparat TNI di tanah Papua jika diminta Panglima TNI.
Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan terima kasih kepada Forkopimda Papua Tengah yang dipimpin Gubernur Meki Nawipa karena menjenguk korban selamat di Mulia dan membentuk tim gabungan untuk mencari korban lain di Pogama dan Kemburu. [*]
