Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat tata kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) melalui pembenahan sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan hingga pelaporan. Langkah ini diambil guna memastikan Dana Otsus dikelola secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Upaya penguatan tata kelola tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Ballroom Nabire, Papua Tengah, Rabu (30/9/2026). Pertemuan dihadiri jajaran pemerintah daerah serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa mengatakan, pengelolaan Dana Otsus harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).
“Pengelolaan Dana Otsus harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” ungkap Gubernur Meki.
Pertemuan ini dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para bupati se-Papua Tengah, sekretaris daerah, inspektur daerah serta jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten.
Gubernur Meki mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama pemerintah kabupaten dan pemangku kepentingan terkait telah mendorong 18 komitmen perbaikan tata kelola Otonomi Khusus Papua.
“Komitmen itu mencakup penguatan regulasi mengenai OAP, pengelolaan Dana Otsus, transparansi anggaran, pengawasan, penguatan sumber daya manusia, sistem informasi, kualitas data, pengadaan barang dan jasa, serta pelaporan dan akuntabilitas,” katanya.
Menurut Gubernur Meki, salah satu langkah penting dalam pembenahan tata kelola adalah memastikan seluruh program yang dibiayai Dana Otsus dapat ditelusuri sejak tahap perencanaan hingga pelaporan.
Pemprov daerah juga didorong menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat serta membuka informasi mengenai alokasi anggaran dan penerima manfaat.
“Kita sedang berjuang untuk menata pemerintahan Papua Tengah sebagai provinsi baru. Kita masih memiliki banyak kekurangan, terutama dari sisi sumber daya manusia,” tuturnya.
Pemprov telah membentuk tim kerja untuk mengawal implementasi rencana aksi perbaikan tata kelola Otsus. Tim tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan berbagai komitmen yang telah disepakati.
Ia menambahkan, pentingnya pendataan OAP sebagai dasar dalam pelaksanaan berbagai program afirmasi. Menurut dia, data yang akurat diperlukan agar kebijakan dan anggaran benar-benar menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Selain tata kelola keuangan, Pemprov memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan. Meki mengatakan pemerintah sedang mengambil langkah untuk membantu anak-anak yang belum memperoleh akses pendidikan dengan mengkonsolidasikan mereka ke pusat-pusat pendidikan di ibu kota kabupaten.,” tambah Gubernur Meki.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dilanjutkan dengan kebijakan afirmasi agar anak-anak di Papua Tengah memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih setara.
Lanjut Gubernur Meki, Pemerintah Papua Tengah menegaskan implementasi 18 komitmen perbaikan tata kelola akan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan hingga 2027.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, KPK, kementerian dan lembaga, pemerintah kabupaten serta seluruh pihak yang terlibat dalam upaya memperbaiki tata kelola Otsus di Papua Tengah.
“Perbaikan tata kelola ini harus dilakukan bersama agar Dana Otsus benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua,” pungkasnya.
Penguatan tata kelola Dana Otsus menjadi bagian penting dalam memastikan anggaran pembangunan di Papua Tengah direncanakan, dilaksanakan dan diawasi secara terukur, transparan serta berorientasi pada hasil. [*]
