Nabire, Kalawaibumiofi.com | Ratusan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) Wilayah Nabire mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua. Sebaliknya, anggaran dari program tersebut untuk memenuhi kebutuhan pendidikan pelajar dan mahasiswa.
Tuntutan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi serentak jilid III yang digelar SPWP Wilayah Nabire, Selasa (15/9/2026). Massa berjalan kaki dari kawasan Karang Pasar menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah dan dikawal langsung oleh Kapolres Nabire, AKBP Samuel D. Tatiratu dan anak buahnya.
Setibanya di kantor itu, massa diterima Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Nurhaida Nawipa. Koordinator lapangan aksi, Rohan Kobepa, kemudian melakukan orasi lalu membacakan pernyataan sikap SPWP.
Rohan mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi pelajar terkait kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan MBG di Papua.
“Kami pelajar di Tanah Papua menuntut dengan tegas agar Program Makan Bergizi Gratis segera dihentikan di seluruh Papua. Kami meminta pemerintah mengevaluasi program MBG dan memanfaatkan anggaran APBN untuk pembiayaan pendidikan,” kata Rohan dalam orasinya.
Menurut SPWP, persoalan pendidikan di Papua masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari akses pendidikan, fasilitas sekolah, tenaga pendidik hingga kebutuhan pelajar dan mahasiswa.
Karena itu, mereka meminta pemerintah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam penggunaan anggaran pembangunan.
Selain meminta penghentian MBG, massa mendesak pemerintah mengusut kasus-kasus dugaan keracunan yang mereka kaitkan dengan pelaksanaan program tersebut, termasuk kasus yang disebut terjadi di Papua.
“Kami tidak menolak pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi pemerintah harus memastikan setiap kebijakan benar-benar aman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Pendidikan juga merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan,” ujar Rohan.
SPWP juga menuntut penghentian pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Papua serta meminta agar tidak ada pemaksaan pembagian MBG kepada siswa di sekolah.
Massa turut mempersoalkan keterlibatan aparat keamanan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah yang menurut mereka masih menghadapi persoalan konflik.
Dalam pernyataan sikapnya, SPWP meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai militerisasi di lingkungan sekolah dan lembaga pendidikan di Papua.
Mereka juga meminta pemerintah memastikan tidak ada intimidasi terhadap siswa yang menolak MBG maupun pelajar yang menyampaikan pendapat melalui aksi demonstrasi.
SPWP mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk menindaklanjuti secara serius setiap laporan mengenai dugaan gangguan kesehatan atau keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.
“Kami berharap pemerintah mendengar suara pelajar. Jangan sampai persoalan pendidikan yang masih dihadapi anak-anak Papua justru tertinggal karena kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” kata Rohan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Nurhaida Nawipa, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan kewenangan Dinas Pendidikan. Menurutnya, dinas hanya memberikan dukungan berupa data dan memastikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah tetap berjalan.
“MBG kita tidak urus. Kita hanya memberikan data. Tugas kami adalah bagaimana sekolah bisa berjalan, pendidikan bisa berjalan, dan guru-guru bisa ditempatkan di daerah kegiatan,” kata Nurhaida di hadapan massa aksi.
Menurut Nurhaida, pengelolaan MBG berada pada kewenangan lembaga lain. Karena itu, aspirasi pelajar mengenai program tersebut akan diterima dan diteruskan kepada pihak yang berwenang.
“Terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan aspirasi. Semua yang disampaikan kami tampung dan akan kami teruskan kepada pihak yang berwenang,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan pelajar mengenai pendidikan gratis, Nurhaida mengatakan Pemerintah Provinsi Papua Tengah telah menjalankan program pendidikan gratis melalui dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Pada 2026, program tersebut diperluas hingga jenjang SMP, SMA, SMK, SLB, dan asrama sekolah.
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah mencatat program pendidikan gratis pada 2026 menjangkau 26.511 siswa SMP di 148 sekolah yang tersebar di delapan kabupaten.
Menurut Nurhaida, dukungan pemerintah daerah tidak hanya diberikan kepada peserta didik di tingkat sekolah. Pemerintah provinsi juga memberikan dukungan bagi mahasiswa, antara lain untuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Praktek Kerja Lapangan (PKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), hingga biaya wisuda.
“Aspirasi yang disampaikan pelajar tetap menjadi perhatian pemerintah, tetapi penanganannya akan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing organisasi perangkat daerah maupun lembaga terkait,” ungkapnya.
Nurhaida juga mengingatkan para pelajar agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan konstruktif.
Kata dia, pelajar merupakan bagian penting dari masa depan Papua Tengah karena generasi muda saat ini akan menjadi bagian dari pembangunan dan pemerintahan daerah pada masa mendatang.
“Kalian adalah generasi penerus Papua Tengah. Karena itu, pendidikan harus terus dijaga dan diperjuangkan bersama,” ujarnya.
Pertemuan antara massa SPWP dan Dinas Pendidikan Papua Tengah kemudian berakhir setelah pelajar menyampaikan seluruh tuntutannya. Selanjutnya, mereka mulai membubarkan diri. [*]
