Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Pusat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan dan fasilitas pendukung lainnya di Provinsi Papua Tengah. Hal ini terwujud melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ir. Diana Kusumastuti, ke lokasi pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) Papua Tengah di Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Nabire Papua Tengah, Rabu (3/6/2026).
Kunjungan tersebut didampingi langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa, Wakil Gubernur Deinas Geley, Sekretaris Daerah dr. Silwanus Sumule serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya.
Dalam rangkaian kegiatan, rombongan terlebih dahulu meninjau langsung sejumlah proyek strategis yang sedang dikerjakan, meliputi pembangunan Kantor Gubernur, Gedung DPRD, Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP), serta tiga menara penunjang yang menjadi bagian dari kawasan pusat pemerintahan terpadu di Karadiri, Distrik Wanggar. Peninjauan dilakukan guna memastikan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai rencana, standar teknis, dan jadwal yang telah ditetapkan.
Usai meninjau lokasi dan menggelar rapat koordinasi di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi perkembangan yang terlihat. Ia menilai sinergi antara Pemerintah Provinsi, DPRD, dan MRP Papua Tengah telah berjalan baik sehingga proses pembangunan dapat terus berjalan lancar.
“Perkembangan yang kami lihat hari ini adalah kemajuan yang nyata. Pembangunan ini bukan sekadar mendirikan gedung pemerintahan, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun masa depan Papua Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Sehingga keberadaan pusat pemerintahan yang representatif akan memperkuat kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ribka.
Sementara itu, Wakil Menteri PUPR Ir. Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa progres pembangunan kawasan inti pemerintahan tersebut berjalan dengan baik. Ia juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah menindaklanjuti program ini secara serius. Pembangunan tiga menara pendukung serta gedung utama ditargetkan dapat diselesaikan secara serentak pada akhir tahun 2026.
“Progres pekerjaan terlihat cukup baik. Kami berharap tidak ada kendala berarti sehingga seluruh fasilitas ini segera dapat dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” ungkap Diana.
Selain membahas pembangunan kawasan pemerintahan, rapat juga membahas sejumlah agenda penting lainnya. Pertama, penyelesaian Jalan Trans-Papua yang dinilai sangat krusial, mengingat kebutuhan akses transportasi terbesar saat ini berada di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Kedua, terkait pemenuhan kriteria kesiapan pelaksanaan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nabire. Hingga saat ini, dokumen persyaratan tersebut belum disampaikan secara resmi kepada Pemerintah Pusat. Namun, Gubernur Papua Tengah bersama Wakil Bupati Nabire telah menegaskan bahwa seluruh kelengkapan administrasi akan segera dipenuhi.
Selain itu, dalam rangka mendukung program Asta Cita mewujudkan swasembada pangan, pembangunan jaringan irigasi juga menjadi perhatian. Pekerjaan ini dilaksanakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Beberapa program yang dijalankan pada tahun 2025, baik yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara maupun secara swadaya masyarakat melalui program 3 TBI, telah dinyatakan selesai 100 persen dan sudah diuji coba fungsinya.
“Alhamdulillah, hasilnya sangat menggembirakan. Masyarakat kini dapat menikmati manfaatnya dengan Indeks Pertanaman mencapai 250. Artinya, dalam satu tahun lahan dapat dimanfaatkan untuk dua kali panen padi dan satu kali panen tanaman palawija,” jelas Diana.
Kunjungan kerja dan pembahasan ini menjadi bukti nyata dukungan Pemerintah Pusat bagi Papua Tengah sebagai provinsi otonom baru yang terus berkembang. Kehadiran pusat pemerintahan di Kampung Karadiri diharapkan tidak hanya menjadi pusat administrasi, tetapi juga menjadi ikon kemajuan daerah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Papua Tengah. [*]
