Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua menyatakan komitmennya memperkuat pengelolaan dana Otonomi Khusus atau Otsus untuk kesejahteraan masyarakat, dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua” di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (11/05/2026).
Forum ini berlangsung pada 11-12 Mei 2026, dihadiri enam gubernur se-Tanah Papua dan perwakilannya, bersama jajaran bupati, wali kota, perwakilan pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta BP3OKP dan Komite Eksekutif.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, dan membangun komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna memastikan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Forum ini menjadi sangat strategis sehubungan dengan adanya peningkatan signifikan pagu alokasi Dana Otsus Papua untuk tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp12,69 triliun, dengan rencana tambahan pagu sebesar Rp2,69 triliun yang saat ini masih menunggu penetapan pemerintah.
Kenaikan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan Pemerintah Pusat dalam mempercepat pembangunan di sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
Kegiatan dibuka oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan, yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri.
Rakor turut menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, sebagai narasumber dan diikuti enam gubernur serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Hoiruddin Hasibuan, forum ini disebut sebagai wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi, dan membahas isu-isu strategis terkait implementasi Otsus Papua.
“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” kata Hoiruddin Hasibuan.
Ketua Panitia yang juga Penjabat Sekda Papua Tengah, Silwanus Sumule, mengatakan forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Seiring dengan implementasi UU Nomor 2 Tahun 2021, pemerintah telah memperkuat perangkat regulasi melalui PP 107/2021 hingga PMK 33/2024. Salah satu terobosan utama yang dibahas adalah operasionalisasi integrasi sistem perencanaan dan penganggaran Dana Otsus antara SIPPP, SIPD, dan SIKD.
Inisiatif ini terbukti mempercepat penyaluran dana hingga dua bulan lebih awal, yang menjamin pelaksanaan program secara lebih berkualitas.
Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang juga Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa seluruh daerah di Tanah Papua harus bersatu dalam membangun masa depan Papua yang lebih baik.
“Boleh enam provinsi, tapi tetap satu Papua. Kita harus satukan hati, satukan langkah, satukan pikiran, dan satukan tujuan supaya hari esok Papua harus lebih baik dari hari ini,” tegas Meki.
Dalam forum tersebut, Team Leader SKALA sebagai mitra pembangunan yang mendukung terlaksananya agenda tersebut, Petra Karetji, menekankan bahwa percepatan pembangunan Papua membutuhkan penguatan tata kelola yang mampu menjawab tantangan nyata di lapangan.
Menurutnya, penguatan transparansi pengelolaan Dana Otsus menjadi sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik, termasuk melalui interoperabilitas sistem informasi SIPPP, SIKD Otsus, dan SIPD agar proses perencanaan hingga pengawasan dapat berjalan lebih terbuka dan akuntabel.
Petra juga menyoroti pentingnya pemanfaatan data sosial ekonomi yang terpilah, khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP), agar kebijakan pembangunan tidak disusun berdasarkan asumsi, melainkan berdasarkan kondisi riil masyarakat sehingga intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
Ia menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua tidak dapat dijalankan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRP, MRP, BP3OKP, serta seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pembangunan berjalan lebih sinergis dan berkelanjutan.
Melalui dukungan SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar), program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia, penguatan tata kelola pembangunan daerah, pemanfaatan data, serta penguatan koordinasi pusat dan daerah terus didorong untuk mendukung percepatan pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berbasis bukti.
Puncak dari pertemuan hari pertama adalah penandatanganan komitmen bersama sebagai upaya mendorong agenda percepatan pembangunan Papua oleh para gubernur, dengan disaksikan perwakilan Pemerintah Pusat, Komite Eksekutif P2OKP, dan BP3OKP.
Komitmen ini bertujuan untuk mengawal implementasi Otsus agar berjalan lebih transparan, akuntabel, dan prudent. Selain itu, forum ini juga memberikan ruang khusus bagi DPRP dan MRP untuk memperkuat peran pengawasan mereka.
Kegiatan berlangsung selama dua hari dengan pembagian fokus.
Hari Pertama (11 Mei) merupakan pertemuan tingkat pimpinan untuk menyepakati kebijakan strategis dan konsolidasi politik.
Pada Hari Kedua (12 Mei) akan diadakan workshop teknis bagi perangkat daerah untuk mendalami implementasi kebijakan dan strategi sinkronisasi perencanaan anggaran. (*)
