Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Info Papua Tengah

Pemprov dan pemkab se-Papua Tengah ikut monitoring dan evaluasi APBD 2025

1
×

Pemprov dan pemkab se-Papua Tengah ikut monitoring dan evaluasi APBD 2025

Sebarkan artikel ini
suasana monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2025, di Ball Room Kantor Gubernur, Bandara Lama, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada Selasa (29/7/2025).- Kalawai/Dok.
Example 468x60

Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemprov Papua Tengah Bersama delapan Kabupatennya, mengikuti monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2025.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh tim Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan berlangsung di Ball Room Kantor Gubernur, Bandara Lama, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Selasa (29/07/2025).

Example 300x600

Selain Pemprov Papua Tengah, bupati, wakil bupati, dan sekda dari delapan kabupaten yang mengikuti monitoring dan evaluasi yaitu Kabupaten Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Mimika. Dalam monitoring dan evaluasi itu, para pihak tersebut mendiskusikan penyerapan anggaran serta mencari solusi kendala-kendala yang dialami masing-masing daerah.

\Asisten III Sekretariat Daerah (Setda)Papua Tengah, Zakharias F Marey mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, mengatakan, kehadiran para pihak itu menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah adalah bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan memastikan bahwa setiap rupiah dari APBD mesti digunakan secara baik.

“Kami pastikan setiap rupiah dari APBD itu digunakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat,” kata Marey dalam sambutannya mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.

Ia mengajak semua pemerintah Kabupaten di Papua Tengah, untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, demi kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. “Semoga rapat monitoring dan evaluasi hari ini, dapat menghasilkan rekomendasi dan langkah-langkah konkret yang membawa dampak positif bagi pembangunan daerah kita,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah, Alexander Manangsang mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu upaya penting dalam rangka percepatan realisasi penyerapan anggaran.

“Sehingga harapannya, sama-sama duduk hari ini melihat bagaimana penyerapan anggaran dari delapan kabupaten maupun Provinsi Papua Tengah. Seperti kita ketahui bersama bahwa penyerapan anggaran itu bukan sekedar soal angka. Akan tetapi mencerminkan kualitas perencanaan, efektivitas pelaksanaan program dan komitmen kita dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran,” kata Manangsang saat melaporkan keuangan daerah.

Dia mengatakan, melalui forum ini, pihaknya berharap tercipta komunikasi lebih intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten, agar dapat diidentifikasi kendala-kendala dalam realisasi anggaran.

“Di tempat ini kita dapat berdiskusi bersama guna memperoleh solusi konkrit, untuk mengatasi kendala-kendala dalam hal percepatan penyerapan anggaran. Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang strategis ke depan,” ujarnya.

Ia juga mengajak peserta tidak sekadar hanya mengikuti kegiatan itu formalitas. Akan tetapi sebagai momentum perbaikan awal, agar pada tahun anggaran ini dapat mencapai kinerja maksimal sesuai target yang ditetapkan.

Pelaksana Harian atau Plh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan berharap pelaksanaan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, dapat berjalan dengan baik.

Katanya, tujuan dari kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan dalam rangka mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan APBD, sekaligus berdiskusi dalam rangka menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan regulasi yang ada.

“Terutama dalam menerapkan anggaran, supaya pengelolaan APBD bisa berjalan transparan, akuntabel dan tepat sasaran dengan taat kepada peraturan perundang – undangan. Kami berharap agar tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari,” kata Horas Panjaitan.

“Intinya yang perlu kita bahas dan diskusikan sehingga mudah-mudahan bisa mendapatkan rekomendasi dalam melakukan perbaikan, termasuk dalam rangka meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan pemerintah provinsi dan kabupaten se-Provinsi Papua Tengah,” pungkasnya.[*]

Dapatkan update berita Kalawaibumiofi.com dengan bergabung di saluran Portal kalawaibumiofi.com Nabire di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5HSBnLSmbczLEXuF0X. Caranya muda, Anda bisa mendapatkan melalui Aplikasi WhatsApp, atau dapatkan juga di medsos (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Warta Bumiofi.

Example 300250
Example 120x600