Timika, Kalawaibumiofi.com – Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan tepat sasaran. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli II Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengembangan Otonomi Khusus (Otsus), Ukkas, S.Sos., M.KP., pada kegiatan Sosialisasi Dokumen Rencana Pangan Daerah dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Jalan Yos Sudarso Nomor 133, Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Senin (12/10/2026).
Dalam sambutannya, Gubernur Nawipa menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada sektor kesehatan dan pendidikan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurutnya, persoalan pangan dan gizi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara ekonomi, dalam hal ini ketahanan pangan,” demikian sambutan Gubernur Nawipa yang dibacakan Ukkas.
Gubernur menekankan bahwa pembangunan ketahanan pangan di Papua Tengah harus dilaksanakan secara menyeluruh dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri di setiap sektor pemerintahan.
Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen memperkuat kerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pelaksanaan program pangan dan gizi.
Menurut Nawipa, sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di wilayah pedalaman dan daerah terpencil.
“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan ekonomi benar-benar menjangkau sampai ke masyarakat, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah terpencil,” katanya dalam sambutan tertulis tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi di Papua Tengah harus mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan membuka kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.
Pemprov Dorong Perencanaan Pangan Berbasis Data
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Gubernur Nawipa menyampaikan empat hal penting yang diharapkan menjadi perhatian seluruh peserta dan organisasi perangkat daerah terkait.
Pertama, menyamakan persepsi mengenai kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan Rencana Pangan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi. Kedua, meningkatkan kualitas data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi daerah.
Ketiga, menyusun program ketahanan pangan yang lebih terintegrasi, terukur, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Papua Tengah. Keempat, memperkuat koordinasi antarsektor untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur berharap sosialisasi tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan formal pemerintah, tetapi mampu menghasilkan langkah nyata dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program pangan dan gizi.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil sosialisasi melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan.
“Saya berharap agar hasil sosialisasi ini tidak berhenti sampai hari ini, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan Rencana Kerja yang konkret, terukur, dan dapat diimplementasikan,” ujarnya.
Nawipa juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam menyusun program pembangunan yang berorientasi pada hasil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan pangan dan gizi harus menjadi bagian dari upaya pembangunan yang inklusif sehingga masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan.
Libatkan Berbagai Instansi dan Pemangku Kepentingan
Sosialisasi Dokumen Rencana Pangan Daerah dan RAD Pangan dan Gizi Tahun 2025–2029 tersebut melibatkan berbagai instansi pemerintah dan pemangku kepentingan.
Di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Perkebunan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, kegiatan tersebut melibatkan perangkat daerah yang membidangi koperasi dan perdagangan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, administrasi kependudukan dan pemberdayaan masyarakat kampung, serta komunikasi dan informatika.
Turut menjadi bagian dari kegiatan tersebut unsur Badan Pusat Statistik, Perum Bulog Kantor Cabang Nabire dan Mimika, serta instansi terkait lainnya.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pangan dan gizi di Provinsi Papua Tengah selama periode 2025–2029.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur Nawipa mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, inklusif, dan sejahtera.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pangan dan gizi membutuhkan keseriusan, koordinasi, serta tanggung jawab bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok daerah.
“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, lebih inklusif, dan lebih sejahtera,” katanya.
Melalui sambutan yang dibacakan Ukkas, Gubernur Papua Tengah secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Dokumen Rencana Pangan Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Papua Tengah Tahun 2025–2029 di Timika. (*)
