Nabire, Kalawaibumiofi.com | Pemerintah Provinsi Papua Tengah akan merekrut petugas lapangan untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data Orang Asli Papua (OAP) di delapan kabupaten.
Langkah tersebut dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk memperoleh data OAP yang lebih akurat sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan rekrutmen petugas lapangan merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Papua Tengah Meki Frits Nawipa kepada Biro Pemerintahan.
Menurut Emanuel, pemerintah selama ini masih menghadapi kendala dalam menentukan kebijakan yang terukur bagi OAP karena belum memiliki data yang benar-benar terverifikasi.
“Pemerintah kesulitan menentukan arah kebijakan yang terukur terhadap Orang Asli Papua karena belum memiliki data yang akurat. Karena itu, Gubernur memerintahkan Biro Pemerintahan untuk melakukan rekrutmen petugas lapangan untuk pendataan dan verifikasi data penduduk OAP,” kata Emanuel dalam siaran pers, Selasa (29/9/2026).
Ia mengatakan petugas yang direkrut nantinya tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga verifikasi dan validasi untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Tujuan rekrutmen petugas ini supaya melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data OAP yang benar-benar akurat, tidak kira-kira,” ujarnya.
Emanuel menjelaskan, data yang tidak akurat dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program yang diperuntukkan bagi OAP.
Karena itu, proses pendataan diharapkan menghasilkan informasi mengenai jumlah dan sebaran OAP yang telah melalui proses verifikasi dan validasi.
Pendataan tersebut akan mencakup delapan kabupaten di Papua Tengah, yakni Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan Mimika.
“Berapa jumlah OAP di Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya dan Mimika, semuanya harus dapat diketahui berdasarkan data yang terverifikasi,” kata Emanuel.
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi kebutuhan penting dalam penyusunan kebijakan khusus bagi OAP.
“Semua kebijakan khusus membutuhkan data OAP yang akurat. Tanpa verifikasi dan validasi, pemerintah akan kesulitan dalam pengambilan kebijakan maupun dalam mengemas program untuk OAP,” ujarnya.
Selain untuk memperbaiki basis data pemerintah, rekrutmen petugas lapangan tersebut juga diharapkan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
“Di sisi lain, perekrutan petugas pendataan ini juga membuka lapangan kerja bagi para pengangguran untuk ikut serta dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data OAP,” pungkas Emanuel. [*]
