Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
Info Papua Tengah

Pencaker OAP “Kode R” minta diprioritaskan pada penerimaan CPNS 2025

16
×

Pencaker OAP “Kode R” minta diprioritaskan pada penerimaan CPNS 2025

Sebarkan artikel ini
Pencaker Kode R, dalam aksi damai di depan Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Jumat (12/092025), – Kalawaibumiofi.
Example 468x60

Nabire, Kalawaibumiofi I Team Peduli Pencaker Kode R, atau sebuah kelompok yang terdiri dari Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Orang Asli Papua (OAP), menggelar jumpa pers di depan Kantor BKPSDM Provinsi Papua Tengah pada Jumat, (12/092025).

Mereka menuntut kejelasan nasib setelah dinyatakan tidak lulus dalam tes SKD penerimaan CPNS tahun 2024, meskipun mendapat “Kode R” yang diklaim sebagai nilai terbaik. ‎

Example 300x600

‎Ketua Korlap ‘Kode R’ Provinsi Papua Tengah, Yusak Nawipa mengatakan, sistem ‘Kode R’ adalah kekhususan yang diberikan oleh Kemenpan RB melalui PP Kemenpan RB Nomor 350 Tahun 2024. Kode ditujukan khusus bagi OAP yang gagal di tes SKD, namun bukan berarti tidak lulus total.

“Kode R” ini bukan jatuh tapi bersifat gugur dan masih punya harapan,” kata Yusak. ‎

Dia menjelaskan, Tim yang dipimpinnya telah berjuang sejak November 2024, setelah hasil tes SKD dikeluarkan. Mereka kecewa terhadap hasil tes CPNS yang dikeluarkan oleh BKD Provinsi Papua Tengah menjadi alasan utama dibentuknya tim Kode R.

Tujuannya untuk menyuarakan ketidakadilan yang dari pemerintah terkait dengan lapangan kerja bagi orang asli Papua. Tim Kode R sendiri telah berjuang hamper 11 bulan.

“Beberapa kali aksi damai kami lakukan. Naik di BKPSDM, DPR Papua Tengah, MRP, Kantor Gubernur. Bukan hanya itu, kami juga sudah bertemu langsung dengan pihak Kemenpan RB, BKN Pusat, DPD RI, Wakil Gubernur, dan Gubernur namun sampai hari ini belum ada titik terang,” jelasnya.

Kendati demikian, Yusak menyampaikan permohonan maaf kepada Gubernur Papua Tengah atas kesalahan yang pernah dilakukan saat bertemu di ruang kerja gubernur pada 15 Juli 2025 lalu.

Dan sebagai harapan ke depan, pihaknya meminta agar Pemprov memprioritaskan para pencaker Kode R pada penerimaan K2, P3K, database, dan CPNS Tahun 2025.

Hal ini didasari oleh amanat Undang-Undang Otsus yang menyebutkan kuota 80% untuk OAP dan 20% untuk Non-OAP. Selain itu, ada Surat Edaran Gubernur Papua Tengah Nomor 800.1/146-2/SET yang bahkan menetapkan kuota 90% OAP dan 10% Non-OAP. ‎

“Kami berharap, pemerintah dapat mempertimbangkan perjuangan ini. Sebab Lahirnya DOB ini bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan memprioritaskan orang asli Papua,” harap Yusak.[*]

Dapatkan update berita Kalawaibumiofi.com dengan bergabung di saluran Portal kalawaibumiofi.com Nabire di WhatsApp: https://kalawaibumiofi.com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAohiL8vd1I15XzTI30 serta Grup Telegram https://t.me/+P5c3ACjtcVNiM2Jl Caranya muda, Anda bisa mendapatkan melalui Aplikasi WhatsApp dan Telegram. Juga dapat di akses melalui akun (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok) dengan nama akun Kalawaibumiofi.com

Example 300250
Example 120x600